BANDUNG-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotoan kritis dari DPRD Jawa Barat.
Di balik capaian indikator makro yang menunjukkan tren positif, efektivitas program pemerintah dinilai masih perlu diuji secara lebih mendalam, terutama dalam memastikan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Anggota Pansus 13 LKPJ DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menegaskan bahwa pendekatan evaluasi tidak boleh berhenti pada capaian statistik semata.
Ia menilai, ukuran keberhasilan pembangunan harus ditarik pada dimensi substantif, yakni sejauh mana program benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Secara makro, kita mengakui terdapat capaian yang patut diapresiasi. Realisasi investasi Jawa Barat pada 2025 mencapai Rp296,8 triliun atau sekitar 109,9 persen dari target, bahkan menjadi yang tertinggi secara nasional,” ujar H. Budiwanto, Kamis (23/4/2026).
PPID Jabar
Capaian tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat sekitar 5,85 persen, sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
Namun demikian, H. Budiwanto mengingatkan bahwa peningkatan investasi harus dikaitkan secara langsung dengan kualitas penciptaan lapangan kerja.
Data menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat pada 2025 berada di kisaran 6,66 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, legislator dari angka tersebut masih mencerminkan adanya tantangan struktural dalam pasar tenaga kerja, terutama terkait mismatch antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja.
“Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah investasi yang besar ini mampu menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan? Jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tidak inklusif,” tegasnya.
Di sisi lain, indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat tercatat turun menjadi sekitar 6,78 persen atau setara 3,55 juta jiwa. Penurunan ini didorong oleh berbagai intervensi program, mulai dari pengendalian harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah hingga bantuan sosial berbasis kelompok usaha.
Namun, DPRD Jabar menilai bahwa keberhasilan tersebut perlu diuji dari sisi keberlanjutan dan ketepatan sasaran. Efektivitas program bantuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai masih memerlukan penguatan, terutama dalam memastikan kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar pengurangan beban sementara.
Selain itu, aspek pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian. Pola realisasi belanja yang cenderung menumpuk di akhir tahun dinilai berpotensi menurunkan kualitas output pembangunan. Dalam beberapa kasus, hal ini berimplikasi pada rendahnya daya ungkit program terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Serapan anggaran yang tinggi tidak otomatis mencerminkan keberhasilan. Yang lebih penting adalah kualitas belanja, apakah tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” ujar H. Budiwanto.
DPRD Jabar juga menekankan pentingnya penguatan sektor riil, khususnya pertanian, UMKM, dan industri berbasis lokal, sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Ketergantungan pada investasi besar dinilai perlu diimbangi dengan penguatan ekonomi kerakyatan agar manfaat pembangunan lebih merata.
Dengan demikian, evaluasi terhadap LKPJ Gubernur Jawa Barat 2025 tidak hanya menjadi forum penilaian administratif, tetapi juga refleksi strategis terhadap arah pembangunan daerah. DPRD mendorong agar ke depan, kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator, tetapi juga pada transformasi nyata yang dirasakan masyarakat.
“LKPJ ini harus menjadi cermin kejujuran pembangunan. Dari angka menuju makna, dari capaian menuju kebermanfaatan,” pungkasnya. (red).
