KARAWANG-Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Karawang, Drs. H. Asip Suhendar, M.Si., CGCAE, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil reviu dan penataan perencanaan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).
Konsultasi ini merupakan tindak lanjut atas perhatian dan pendampingan KPK terhadap tata kelola perencanaan dan penganggaran Pokir di Kabupaten Karawang. Sebagai bentuk keseriusan dalam melakukan pembenahan, Inspektorat Daerah bersama OPD penerima Pokir telah melaksanakan reviu, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh usulan, baik dari aspek administrasi maupun kesesuaian kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Joko Hermawan selaku Plt. Direktur Penuntutan KPK mengingatkan pentingnya memastikan seluruh tahapan pengelolaan Pokir berjalan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termasuk dalam proses pemilihan usulan kegiatan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, hingga penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang harus dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
PIC Koordinator Supervisi Wilayah Jawa Barat KPK, Irawati, menegaskan bahwa usulan Pokir yang tidak memenuhi ketentuan, baik dari aspek administrasi maupun kondisi faktual di lapangan, tidak dapat dipaksakan untuk dianggarkan.
“Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pengajuan Pokir, baik secara administrasi maupun kondisi di lapangan, maka usulan tersebut tidak akan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2027,” tegas Irawati.
Lebih lanjut, Irawati juga menekankan pentingnya membangun kesamaan pemahaman bahwa pengelolaan Pokir tidak semata-mata berorientasi pada besaran pagu anggaran. Pokir harus dipandang sebagai program atau bentuk aspirasi masyarakat yang harus diterjemahkan menjadi kegiatan yang jelas, sesuai kebutuhan, memiliki dasar perencanaan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui proses reviu, verifikasi, dan validasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola Pokir dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketepatan sasaran.
Langkah ini juga menjadi bagian dari sinergi Pemkab Karawang bersama KPK dalam memastikan APBD dikelola secara bertanggung jawab, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan Kabupaten Karawang. (rls/red).





