KARAWANG– Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 di Kabupaten Karawang mulai mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum. Kali ini, sosok akademisi sekaligus praktisi hukum, Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., mengambil peran berbeda dengan terjun langsung mengawal salah satu peserta kontestasi.
Melalui Kantor Hukum Gary Gagarin & Partners, Gary Gagarin secara resmi menerima kepercayaan sebagai penasihat hukum Jaenudin, calon Kepala Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, dengan nomor urut 02.
Kepercayaan tersebut sekaligus menandai keterlibatan Gary Gagarin dalam mengawal proses Pilkades 2026 dari perspektif hukum, khususnya berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum kliennya.
“Kami dari Kantor Hukum Gary Gagarin & Partners secara resmi mendapatkan kepercayaan sebagai penasihat hukum Jaenudin, selaku calon Kepala Desa Sampalan,” kata Gary, Kamis (19/11/2026) pagi.
Dosen Ilmu Hukum UBP Karawang tersebut menegaskan, pihaknya akan mengawal setiap tahapan Pilkades agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi.
Menariknya, keterlibatan kali ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi Gary Gagarin. Pasalnya, dalam pelaksanaan Pilkades pada tahun-tahun sebelumnya, dirinya pernah berada pada posisi akademisi yang memberikan perspektif dari sisi Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Pilkades.
Namun, pada Pilkades 2026, ia memilih mengambil posisi berbeda dengan memberikan pendampingan hukum kepada salah satu calon kepala desa.
Perubahan posisi tersebut menjadi pengalaman tersendiri, sekaligus kesempatan untuk melihat secara langsung dinamika kontestasi demokrasi di tingkat desa dari perspektif peserta pemilihan.
Meski demikian, Gary Gagarin berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif tanpa mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
Menurutnya, aspek kepastian hukum dan transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.
“Dengan adanya pendampingan hukum tersebut, diharapkan kepentingan hukum klien dapat terjaga sekaligus mendorong penyelenggaraan Pilkades Sampalan 2026 berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Gary. (red).





