KARAWANG-Sorotan terhadap pelaksanaan proyek pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jatimulya yang dikerjakan CV Hikmah Saluyu Putra menjadi alarm bagi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang agar tidak abai dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan maupun kontraktor pelaksana proyek pemerintah.
Karawang Monitoring Group (KMG) menyoroti pentingnya ketegasan OPD dalam menertibkan perusahaan dan pelaksana pekerjaan yang diduga bermasalah. Jangan sampai persoalan dalam pelaksanaan proyek terus berulang akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya tindakan tegas dari instansi terkait.
“Kasus CV Hikmah Saluyu Putra yang sebelumnya menjadi sorotan menyusul dugaan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan persoalan pembayaran upah pekerja dinilai harus menjadi bahan evaluasi serius bagi OPD yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kegiatan pembangunan,” kata Ketua KMG, Imron Rosadi, kepada delik.co.id, Rabu (18/11/2026).
Imron mengingatkan, OPD tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif, mulai dari proses perencanaan, penunjukan pelaksana hingga pencairan anggaran. Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, serta pemenuhan kewajiban kontraktor kepada para pekerja juga harus menjadi perhatian.
Menurutnya, setiap perusahaan yang mendapatkan kepercayaan mengerjakan proyek pemerintah harus mampu menunjukkan tanggung jawab profesional. Kontrak pekerjaan bukan sekadar formalitas untuk mendapatkan anggaran, melainkan ikatan hukum yang wajib dipenuhi.
“Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kontrak maupun persoalan lain yang merugikan masyarakat dan pekerja, OPD terkait harus berani melakukan evaluasi serta mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Daftar Hitam Kontraktor Bermasalah
Imron juga mendorong agar rekam jejak perusahaan pelaksana proyek menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengadaan berikutnya, tentunya melalui mekanisme evaluasi yang objektif dan sesuai regulasi.
“Jangan sampai perusahaan atau kontraktor yang memiliki catatan pekerjaan bermasalah justru terus mendapatkan kepercayaan mengerjakan proyek pemerintah, sementara persoalan sebelumnya belum diselesaikan,” kata Imron.
Lebih jauh, KMG menegaskan bahwa uang yang digunakan dalam proyek pembangunan merupakan uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan yang berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
OPD terkait pun didorong untuk tidak menunggu munculnya keluhan maupun sorotan publik sebelum mengambil tindakan. Pengawasan harus dilakukan sejak awal pekerjaan hingga proyek dinyatakan selesai dan diterima sesuai ketentuan.
Redaksi masih berupaya meminta keterangan dari OPD terkait guna memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai langkah pengawasan serta tindak lanjut terhadap persoalan pelaksanaan proyek tersebut. (man/red).





