KARAWANG-Capaian realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang per 30 September (triwulan ketiga) mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan pemerintah, Asep Agustian.
Untuk diketahui, dari data yang diperoleh redaksi delik.co.id dari BPKAD Karawang, capaian realisasi pendapatan Bapenda Karawang sebesar 73,15 persen. Dari target Rp2. 022.373.105.114, Bapenda berhasil membukukan per 30 September sebesar Rp1.479.382.301.225.
Kinerja tersebut dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Askun, sapaan akrab Asep Agustian, menilai, capaian realisasi pendapatan daerah tidak terlepas dari peran kepemimpinan, strategi pemungutan pajak dan retribusi, serta koordinasi dengan berbagai perangkat daerah terkait.
Atas dasar itu, Sahali selaku Kepala Bapenda Karawang dinilai layak dipertimbangkan untuk tetap memimpin Bapenda Kabupaten Karawang selamanya.
“Capaian realisasi pendapatan Bapenda patut diapresiasi. Kinerja seperti ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kepemimpinan, termasuk apakah Sahali layak dipertahankan sebagai Kepala Bapenda, menurut saya Sahali layak terus pimpin Bapenda,” demikian pandangan Askun yang disampaikan dalam menyoroti kinerja pendapatan daerah.
Namun di sisi lain, Askun juga menyentil OPD yang realisasi pendapatannya yang masih rendah, bahkan ada OPD yang realisasi pendapatannya baru sekitar 20,7 persen.
“Di sini kah bukan hanya Bapenda yang harus menanggung semua pendapatan daerah,mana OPD lain? Pendapatan itu kan bukan hanya pajak atau BPHTB, tapi ada yang namanya retribusi dan pendapatan lainnya. Bagaimana dengan (beban) Tunda Bayar (TB) yang belum dibayar?” tegasnya.
Oleh karena itu Askun meminta kepada Bupati Karawang agar pimpinan dan jajaran OPD yang malas atau tidak mau bekerja secara maksimum tingkatkan PAD untuk ditahan TPP mereka.
“Untuk apa pertahankan orang-orang seperti itu, TPP itu kan mestinya diberikan kalau tugas mereka tercapai,” ujarnya.
Askun mencontohkan pendapatan retribusi parkir yang melehoy. Desak pengelolaan parkir dibenahi dan bila perlu diganti pengelola parkir yang tidak jelas memberikan pemasukan ke pemda.
“Kalau perlu ganti semua pengelola parkir oleh pemda, pendapatan dari retribusi parkir kan cukup besar. Disinyalir banyak pengelola parkir itu bodong, Dishub harus tegas, jangan takut sama oknum pengelola parkir, ini negara jangan kalah oleh premanisme,kewajiban pengelola parkir adalah membayar ke pemda,” ucap Ketua Peradi Karawang tersebut.
Askun meminta ketegasan pimpinan OPD untuk bekerja maksimum capaian target pendapatan yang sudah ditetapkan.
“Sekali lagi saya minta Bupati tahan TPP pejabat yang capaian pendapatannya jauh anjlok dari target,” pungkasnya.
Untuk diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD Karawang, berikut realisasi capaian pendapatan OPD yang dinilai masih rendah, di antaranya :
1.DPMPTSP 39,62 persen
2. Dinas Perhubungan 36,33 persen
3.Disperindagkopukm 34,59 persen
4. Dinas PUPR 21,67 persen
5.Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 20,70 persen. (red).
