NASIONAL-Panggung politik nasional mendadak berguncang. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Kabar mengejutkan tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Betul (mundur),” kata Budi Arie saat dikonfirmasi awak media.
Keputusan tersebut menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Pasalnya, pengunduran diri Gibran terjadi ketika tekanan politik terhadap dirinya semakin menguat, menyusul polemik persyaratan pendidikan yang menjadi sorotan setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Situasi semakin panas setelah sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Desakan tersebut menjadi salah satu tekanan politik terbesar yang dihadapi Gibran sejak mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Gibran juga telah menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa pembicaraan tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan persoalan putusan MK maupun MA.
Kini, kabar pengunduran diri Gibran membuka sejumlah pertanyaan besar mengenai kelanjutan pemerintahan dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
60 Hari Harus Sudah Ada Wapres Baru
Sesuai mekanisme konstitusional, pengunduran diri Wakil Presiden harus diproses melalui MPR. Apabila terjadi kekosongan jabatan, Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
Dengan perkembangan ini, Indonesia berpotensi memasuki babak baru dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
Publik kini menanti perkembangan resmi dari Istana, MPR, serta langkah politik Presiden Prabowo Subianto setelah keputusan mengejutkan tersebut. (red).
