KARAWANG-Ketua Serikat Tani Karawang (Setakar), Deden Sofian, merasa janggal Pemkab Karawang mampu meraih penghargaan dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate pada Kamis (8/12/2022).
Bukan tanpa alasan jika dirinya merasa janggal atas raihan penghargaan Pemkab Karawang di bidang KIP.
“Ada beberapa informasi yang sengaja disembuyikan atau sulit didapatkan publik oleh sejumlah OPD di Kabupaten Karawang,” kata Deden yang juga Ketua Litbang media delik.co.id, Jumat (9/12/2022).
Di antaranya, lanjut Deden, pihaknya pernah meminta untuk sounding kepada Diskominfo Karawang perihal adanya dugaan double anggaran di OPD tersebut.
“Namun beberapa kali kami meminta untuk sounding hingga saat ini diabaikan. Jadi dimana letak keterbukaan informasi publik? Diskominfo sebagai corong informasi Pemkab Karawang saja tertutup terkait penggunaan anggarannya,” tegasnya.
Deden menambahkan, belum lagi perihal keterbukaan dan transparansi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp105 miliar lebih oleh sejumlah OPD, di antaranya OPD Dinkop UMKM, Dinkes, Dinsos, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian.
“Semuanya sumir, tidak jelas. Dengan melihat permasalahan tersebut apakah Pemkab Karawang layak mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik?” herannya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan mendatangi atau berkirim surat ke Pemprov Jabar untuk mempertanyakan kriteria Pemkab Karawang mendapat penghargaan tersebut.
“Kami akan tindaklanjuti secepatnya,” tutupnya. (red).
5