KARAWANG-Kebijakan Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dalam merotasi dan memutasi sejumlah pejabat PNS menimbulkan pro dan kontra.
Pasalnya, sejak menjabat jadi Bupati Karawang definitif pada Desember 2023, H. Aep telah lakukan kebijakan rotasi mutasi sebanyak tiga kali.
Namun meski sudah tiga kali lakukan rotasi mutasi pejabat PNS, ternyata masih terdapat kekosongan pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pejabat PNS ada yang masih merangkap jabatan di OPD tertentu.
Pengamat sosial yang juga advokat Muhammad Sony Adiputra, S.H., menilai, masih tersisanya kekosongan pimpinan di sejumlah OPD di Pemkab Karawang menunjukan Bupati H. Aep gagal dalam merotasi dan memutasi pejabat PNS.
Baca juga : Bongkar Pasang Tujuh Pejabat Eselon II Jelang Pilkada 2024
Padahal, rotasi mutasi terakhir yang dilaksanakan pada Kamis (21/3/2024) merupakan kebijakan rotasi mutasi terakhir yang bisa dilakukan oleh Bupati H. Aep.
“Rotasi mutasi kemarin adalah rotasi mutasi terakhir yang bisa dilakukan H. Aep. Beliau tidak bisa lagi untuk merotasi dan memutasikan pejabat PNS di lingkungan Pemkab Karawang, karena beliau mau nyalon bupati kembali di Pilkada 2024 ini,” ucap Sony kepada delik.co.id, Sabtu (23/3/2024).
Tetapi sangat disayangkan, lanjut Sony, meski sudah tiga kali lakukan rotasi mutasi pejabat PNS, namun masih sisakan kekosongan pimpinan di sejumlah OPD. Sehingga H. Aep gagal memanfaatkan kesempatan dan momentum saat dirinya menjadi Bupati Karawang.
“Apakah ada kekurangan SDM yang akibatkan masih ada kekosongan pimpinan OPD? Apakah H. Aep lakukan kebijakan rotasi mutasi sudah proporsional dan profesional? Ingat loh ini kebijakan rotasi mutasi yang terakhir, jadi tidak bisa lagi H. Aep merotasi dan memutasi pejabat PNS,” tutupnya. (wan/red).
