H. Budiwanto Apresiasi Roadmap Bantuan UMKM 2026, Rp10 Miliar Digelontorkan Pemkab Karawang

CIREBON-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menekankan pentingnya penyusunan roadmap yang jelas dan terukur dalam program bantuan UMKM tahun 2026, khususnya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Di sela-sela kunjungan kedinasan di Cirebon, H. Budiwanto menyampaikan bahwa kejelasan roadmap menjadi sangat penting mengingat Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Koperasi setempat telah memproyeksikan dukungan anggaran yang cukup besar untuk penguatan UMKM.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Pemkab Karawang memproyeksikan anggaran sekitar Rp10 miliar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang.

“Dengan adanya proyeksi anggaran yang cukup besar di tingkat kabupaten, roadmap harus benar-benar disiapkan dengan matang agar pemanfaatannya tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Menurut legislator Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta), bantuan UMKM tidak boleh lagi bersifat parsial dan jangka pendek, tetapi harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, diawali dengan pemetaan data UMKM yang akurat.

“Roadmap bantuan UMKM 2026 harus dimulai dari pemetaan yang jelas. Pemerintah daerah perlu mengetahui kondisi riil UMKM, mana yang bertahan, mana yang berpotensi naik kelas, dan mana yang membutuhkan pendampingan khusus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, roadmap tersebut idealnya mencakup tahapan peningkatan kualitas produk, penguatan manajemen dan kelembagaan usaha, akses permodalan, hingga perluasan pemasaran, baik di pasar lokal maupun digital.

“Bantuan bukan hanya soal alat produksi atau modal, tetapi juga pendampingan yang konsisten. Dengan anggaran yang tersedia di daerah, UMKM harus benar-benar dibina agar naik kelas dan mampu menyerap tenaga kerja,” tegasnya.

Politisi PKS ini juga mendorong adanya sinergi antara Dinas Koperasi Kabupaten Karawang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perbankan, BUMD, serta sektor swasta agar program bantuan UMKM 2026 berjalan terintegrasi dan saling menguatkan.

“Kalau roadmap-nya jelas dan sinerginya kuat, UMKM bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus penopang penciptaan lapangan kerja di Jawa Barat,” pungkasnya. (red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *