KARAWANG– Semangat emansipasi yang diwariskan oleh Raden Ajeng Kartini kembali digaungkan dalam peringatan Hari Kartini tahun ini.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang yang notabennya adalah representasi Kartini masa kini, Mumun Maemunah, menegaskan, peran perempuan di era modern semakin strategis dalam mendorong kemajuan bangsa.
“Isu hari ini terkait problem perempuan yang lagi ramai adalah tentang pelecehan seksual, diskriminasi dan trafficking masih banyak terjadi, hal ini perlu adanya aturan dan pegawasan yang lebih tegas dari pemerintah,” kata Mumun yang juga Ketua Fraksi PKS, Selasa (21/4/2026).
Mumun menuturkan, perempuan berpolitik hari ini adalah sesuatu yang biasa, tergantung bagaimana menyikapi dan menjalaninya. Dimanapun perempuan berada, pasti ada sisi baik dan sisi buruknya, yang penting bagaimana perempuan mengakselerasi diri dan mau belajar sehingga bisa melaluinya dengan baik. Biarkan nanti masyarakat sendiri yang akan menilai.
“Perempuan berdaya adalah yang bisa menggerakkan orang di sekitarnya, sehigga menjadi maju dan sukses. Dia bisa memberikan manfaat bagi lingkungn disekitarnya,” ucap Mumun yang menjabat sebagai legislator selama dua periode ini.
Menurutya, yang sering luput dari perhatian publik adalah tentang kemampuan perempuan. Pasalnya, banyak yang belum bisa percaya tentang kemampuan perempuan, misalnya perempuan menempati posisi ataujabatan publik, sehingga bagi perempuan tidak ada pemicu untuk bekerja lebih keras lagi atau bekerja seadanya, padaha kemampuannya bisa lebih tinggi jika diberikan ruang dan kesempatan.
Mumun meyakini jika Perda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) berjalan dengan baik maka pelayanan publik yang ramah perempuan dan anak bisa terintegrasi, perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembanungan.
“Sehingga bisa memastikan laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara,” ungkapnya.
Tidak dipungkiri bahwa perempuan mempunyai rasa empati yang tinggi, tapi hal ini tidak boleh menghalangi ketegasan dalam mengambil keputusan. Sebagai penyeimbang pengambil keputusan adalah kebenaran,” sambungnya.
“Sebagai anggota legislative, (saya) harus tahu tentang peraturan yang ada dan pengawasannya, jika di lapangan ditemukan hal yang tidak sesuai, tentu harus ditegur dan minta diperbaiki,” sambungnya lagi.
Selaku anggota DPRD, Mumun selalu mengimbau agar industri memprioritaskan warga lokal, termasuk perempuan. Jika tidak tertampung, sebaiknya ada pembinaan untuk UMKM, terutama bagi perempuan agar bisa berkreasi dan tidak terikat dengan waktu.
Kebijakan yang dibutuhkan adalah perlindungan hukum dan pengawasannya bagi kaum perempuan, sehingga mereka merasa nyaman bergerak karena ada pendampingan atau perlindungan hukum.
Ia berharap, Perda PUG bisa dijalankan dengan baik agar tidak ada ketimpangan, membuka ruang komunikasi untuk berekspresi, mau giat belajar dan terlibat dalam kegiatan sosial.
“Perempuan Indonesia akan maju jika mau belajar, menggali potensi, berdaya dan bermanfaat bagi lingkungannya. Perempuan kuat, Indonesia hebat,” tutupnya. (red).
