BANDUNG-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., mengajak masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan ekonomi dan ketahanan pangan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Hal tersebut disampaikan H. Budiwanto menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di hadapan Parlemen Malaysia pada 3 November 2026 mengenai pentingnya kesiapsiagaan nasional menghadapi risiko konflik geopolitik, serangan siber, gangguan infrastruktur strategis, dan rantai pasok kebutuhan pokok.
Dalam pernyataannya, Anwar Ibrahim menyinggung langkah sejumlah negara yang menganjurkan masyarakat memiliki persediaan kebutuhan pokok selama tiga hingga sepuluh hari sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai keadaan darurat.
Menurut H. Budiwanto, pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai pengingat tentang pentingnya membangun ketahanan masyarakat, bukan sebagai kepastian akan terjadinya peperangan maupun krisis global.
“Kita tidak perlu panik, tetapi juga tidak boleh lengah. Perkembangan geopolitik global mengingatkan kita bahwa ketahanan suatu bangsa tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan ekonomi dan keamanan, tetapi juga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya ketika menghadapi gangguan atau keadaan darurat,” ujar Budiwanto, Kamis (12/11/2026) siang.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat X, meliputi Kabupaten Karawang dan Purwakarta, menjelaskan, dampak ketidakpastian global dapat merambat ke berbagai sektor kehidupan, khususnya pangan, energi, industri, perdagangan, transportasi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Gangguan rantai pasok internasional, apabila terjadi, berpotensi meningkatkan biaya produksi, memengaruhi ketersediaan bahan baku, serta memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Risiko tersebut juga perlu diantisipasi bersamaan dengan potensi bencana alam dan perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi maupun distribusi pangan.
Karena itu, H. Budiwanto mendorong penguatan ketahanan masyarakat melalui tiga tingkatan, yakni keluarga, komunitas, dan pemerintah daerah.
Pada tingkat keluarga, masyarakat dianjurkan menyiapkan cadangan pangan, air bersih, obat-obatan, serta kebutuhan dasar selama tiga hingga tujuh hari sesuai kemampuan, tanpa melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan yang dapat mengganggu stabilitas pasar.
Selain itu, masyarakat perlu didorong mengembangkan sumber pangan mandiri melalui pemanfaatan pekarangan untuk tanaman sayuran, buah-buahan, budidaya ikan, maupun peternakan skala rumah tangga.
“Dalam menghadapi ketidakpastian, setiap keluarga perlu memperkuat ketahanan pangan sekaligus ketahanan ekonominya. Mulai dari mengelola konsumsi secara bijak, memiliki tabungan darurat sesuai kemampuan, mengembangkan usaha produktif, hingga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga,” jelasnya.
Pada tingkat komunitas, Budiwanto menilai pentingnya penguatan lumbung pangan desa, koperasi, kelompok tani, serta pasar tani yang mempertemukan produsen secara langsung dengan konsumen.
Menurutnya, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan produksi, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi gejolak harga.
Sementara itu, pada tingkat pemerintah daerah, H. Budiwanto mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi dan audit kesiapan ketahanan pangan secara menyeluruh, termasuk ketersediaan cadangan pangan strategis, kapasitas produksi lokal, ketergantungan pasokan antardaerah, serta kesiapan distribusi dalam situasi darurat.
“Pemerintah perlu memastikan berapa besar cadangan pangan yang tersedia, bagaimana sebarannya, dan seberapa cepat distribusi dapat dilakukan apabila terjadi gangguan pasokan. Bahkan, perlu dilakukan simulasi kesiapan distribusi selama tiga, tujuh, hingga sepuluh hari sebagai bagian dari pengujian ketangguhan sistem pangan daerah,” ungkapnya.
- Budiwanto juga mendorong penguatan sistem peringatan dini terhadap gangguan produksi dan distribusi pangan, pengendalian risiko lonjakan harga, serta pemetaan wilayah dan kelompok masyarakat yang paling rentan.
Langkah tersebut perlu disertai peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan, perlindungan lahan pertanian produktif, serta penguatan kemandirian benih, pupuk, dan pakan berbasis potensi sumber daya lokal.
Menurutnya, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah tahun 2027, dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bulog, Badan Pangan Nasional, BPBD, pelaku usaha, dan kelembagaan masyarakat.
Selain ketahanan pangan, Budiwanto mengingatkan pentingnya antisipasi gangguan sistem digital, termasuk layanan komunikasi dan pembayaran elektronik, yang saat ini memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan dan distribusi kebutuhan masyarakat.
Ia berharap seluruh upaya mitigasi tersebut tidak hanya menjadi respons sesaat terhadap dinamika internasional, tetapi berkembang menjadi gerakan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian pangan dan produktivitas ekonomi masyarakat Jawa Barat.
“Ketahanan pangan jangan hanya diukur dari besarnya produksi atau stok yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengakses pangan dengan harga terjangkau, mempertahankan daya beli, dan memperoleh kebutuhan dasar ketika terjadi gangguan distribusi,” tegasnya.
- Budiwanto menambahkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus membangun kesiapsiagaan secara kolaboratif, dengan mengutamakan langkah preventif, penguatan ekonomi lokal, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
“Harapan kita, setiap keluarga semakin mandiri, setiap desa memiliki sumber pangan dan ekonomi produktif, serta pemerintah mempunyai sistem cadangan dan distribusi yang tangguh. Kita tidak sedang mempersiapkan masyarakat untuk takut menghadapi krisis, tetapi mempersiapkan masyarakat agar tetap kuat dan mandiri dalam berbagai situasi. Sebab, ketahanan bangsa sesungguhnya dimulai dari ketahanan keluarga, kemandirian pangan desa, dan kekuatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (red).
