12 Tahun Terlunta Mencari Keadilan! Warga Sumur Bacek Desak Kapolri dan Kapolda Banten Bongkar Dugaan Pemalsuan AJB

Perjuangan warga Sumur Bacek, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, untuk mendapatkan kembali hak atas tanah.

SERANG-Perjuangan warga Sumur Bacek, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang mereka klaim terus berlanjut.

Sejak tanah mereka diduga dirusak pada tahun 2014, warga mengaku telah berjuang selama 12 tahun untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Bacaan Lainnya

Warga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pemalsuan dokumen Akta Jual Beli (AJB) yang diduga menjadi dasar penerbitan sertifikat atas tanah milik masyarakat.

Dalam perjuangannya, warga mengaku berhadapan dengan perusahaan yang memiliki kekuatan finansial dan pengaruh jauh lebih besar. Namun, mereka menegaskan tetap berpegang pada bukti, dokumen, data, serta kebenaran yang diyakini.

Persoalan yang disoroti warga antara lain dugaan pemalsuan tanda tangan dalam AJB, perubahan nama pembeli melalui renvoi tanpa tanda tangan para pihak, AJB yang diduga tidak terdaftar dalam register kecamatan, serta satu AJB digunakan sebagai dasar penerbitan dua sertifikat.

Warga menilai sejumlah kejanggalan tersebut perlu diperiksa dan ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum guna memastikan keabsahan dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah.

Warga menilai sejumlah kejanggalan dalam dokumen tersebut perlu diperiksa dan ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum guna memastikan keabsahan dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah.

Laporan Sanuhi Telah Naik ke Tahap Penyidikan

Salah satu laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan terhadap akta autentik yang dilaporkan Sanuhi ke Polda Banten tercatat dengan nomor:

LP/B/12/I/SPKT II/DITRESKRIMUM/2025/POLDA BANTEN, tertanggal 10 Januari 2025.

Berdasarkan SP2HP tertanggal 17 Juli 2026, perkara tersebut disebut telah meningkat ke tahap penyidikan.

Namun, hingga saat ini, keluarga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai penetapan tersangka.

Ahli waris Sanuhi, Mustopa, menyampaikan bahwa keluarga telah berjuang selama kurang lebih 12 tahun untuk mendapatkan keadilan atas persoalan tanah yang mereka hadapi.

“Sejak tahun 2014, tanah yang menjadi objek perkara keluarga kami diduga telah dirusak. Hingga saat ini, keluarga masih terus memperjuangkan haknya dan berharap adanya kepastian hukum atas perkara tersebut,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Rakyat Kecil Berhadapan dengan Kekuatan Besar

Dalam perjuangannya, warga mengaku tidak memiliki kekuasaan maupun kekuatan finansial sebagaimana pihak yang mereka hadapi.

“Kami hanyalah rakyat biasa yang berjuang berlandaskan kebenaran, bukti, dan data. Kami berhadapan dengan perusahaan yang memiliki kekuatan finansial dan pengaruh yang jauh lebih besar. Kami tidak memiliki kekuasaan maupun uang untuk melawan. Kami hanya memiliki kebenaran, bukti, dan harapan agar hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” ucap Mustofa.

Warga berharap penanganan perkara tidak berhenti pada proses administrasi maupun pemeriksaan semata, tetapi mampu memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang telah disampaikan.

Mereka juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan ekonomi maupun kepentingan pihak mana pun.

Memohon Perhatian Kapolri dan Kapolda Banten

Melalui perjuangan tersebut, warga Sumur Bacek secara terbuka memohon perhatian dan pengawasan dari Kapolri serta Kapolda Banten agar perkara yang telah masuk tahap penyidikan dapat ditangani secara serius dan memberikan kepastian hukum.

Warga berharap Polri benar-benar hadir bersama masyarakat, khususnya bagi rakyat kecil yang sedang memperjuangkan hak dan mencari keadilan.

“Jangan biarkan keadilan kalah oleh kekuatan uang dan pengaruh. Sampai kapan kami harus menunggu? Sudah 12 tahun kami terus berjuang. Kami hanya ingin hak kami kembali dan hukum ditegakkan,” tegasnya.

Warga menegaskan perjuangan mereka bukan untuk mencari konflik, melainkan untuk memperoleh kepastian hukum, mempertahankan hak atas tanah, dan memastikan dugaan pelanggaran yang dilaporkan dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Usut tuntas, kembalikan hak kami! Buktikan bahwa Polri bersama masyarakat,” pungaksnya. (yky/red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *