SETAKAR Bongkar Ketimpangan APBD Karawang 2026, Sebut Data Kemiskinan dan Efisiensi Absurd

Ketua SETAKAR Deden Sofian.

KARAWANG-Serikat Tani Karawang (SETAKAR) menyoroti ketimpangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang Tahun 2026 yang dinilai masih didominasi belanja rutin birokrasi dibandingkan belanja produktif untuk kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian.

​Ketua Serikat Tani Karawang, Deden Sofian, mengungkapkan, dari total belanja daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp5,715 triliun pada APBD 2026, sebanyak Rp4,433 triliun atau 77,56 persen terserap untuk belanja operasi. Sementara itu, alokasi belanja modal hanya mencapai Rp586,719 miliar atau 10,26 Persen.

Bacaan Lainnya

​”Sebagai daerah penyandang predikat lumbung pangan sekaligus kawasan industri, porsi belanja modal yang hanya 10,26 persen ini patut dipertanyakan. Ruang fiskal untuk memperkuat infrastruktur produktif, jaringan irigasi, dan kemandirian ekonomi petani menjadi sangat sempit,” tegas Deden dalam pernyataan resminya, Minggu (22/11/2026) pagi.

​Soroti Data Kemiskinan BPS dan Efisiensi Anggaran

​Deden menduga minimnya orientasi belanja produktif dan pengentasan kemiskinan tidak lepas dari penggunaan data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka kemiskinan Karawang hanya 7,08 persen atau sekitar 169.800 jiwa pada 2025.

​Menurutnya, metode BPS yang hanya mengukur pengeluaran konsumsi per kapita—bukan pendapatan riil—tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di pedesaan. Di lapangan, konsumsi harian petani dan buruh tani kerap ditopang oleh utang-piutang, baik kepada tengkulak maupun pinjaman informal, demi menyambung hidup dan biaya tanam.

​Selain itu, batas Garis Kemiskinan yang dipatok sebesar Rp676.323 per kapita per bulan pada Maret 2026 dinilai terlalu rendah untuk ukuran biaya hidup di Karawang. Jika diasumsikan satu rumah tangga berisi empat anggota keluarga, pengeluaran konsumsi sekitar Rp2,7 jutaan per bulan sudah dianggap keluar dari garis kemiskinan, padahal angka tersebut jauh di bawah standar upah minimum kabupaten.

​”Ketika batas ‘tidak miskin’ secara statistik dipatok serendah itu, muncul risiko normalisasi upah murah dan melemahnya ketegasan penegakan standar upah. Dampaknya tidak hanya mencekik daya beli buruh industri, tetapi juga menekan nilai tukar kerja buruh tani dan kesejahteraan keluarga petani,” ujar Deden.

​Serikat Tani Karawang juga mengkritisi efektivitas anggaran pengentasan kemiskinan dalam APBD 2026 yang mencapai hampir Rp150 miliar pada sejumlah judul program. Anggaran tersebut dinilai tidak seluruhnya dinikmati warga miskin karena masih terpotong biaya pendukung, termasuk program pendataan fakir miskin sekitar Rp833 juta, pengelolaan data fakir miskin sekitar Rp22,48 juta di Dinas Sosial, serta belanja logistik, operasional, dan administrasi di tiap kegiatan.

​”Pada akhirnya, anggaran ratusan miliar tersebut hanya berdampak pada sekitar 6.160 warga Karawang yang mampu mencatatkan konsumsi di atas Rp676.323 per kapita per bulan versi BPS,” imbuhnya.

​Empat Tuntutan SETAKAR

​Atas kondisi tersebut, Serikat Tani Karawang menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang:

​1. Memperbesar anggaran belanja produktif yang menopang kemandirian ekonomi rakyat, terutama di sektor pertanian.

​2. Tidak bergantung secara buta pada angka kemiskinan berbasis konsumsi, melainkan menyandingkan kebijakan dengan data riil pendapatan, beban utang rumah tangga, serta kerentanan ekonomi petani dan pekerja.

​3. Menjamin transparansi dan efisiensi anggaran kemiskinan agar dana program diterima masyarakat secara utuh dan tidak habis tergerus biaya administratif maupun operasional birokrasi.

​4. Menegakkan standar upah dan keadilan ekonomi agar batas statistik kemiskinan yang rendah tidak dijadikan pembenaran atas rendahnya kesejahteraan pekerja maupun lemahnya perlindungan bagi masyarakat tani. (red).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *