KARAWANG-Sejumlah masyarakat Desa Cikampek Timur ramai-ramai mendatangi Kantor Desa Cikampek Timur untuk mempertanyakan secara langsung kepada panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) terkait tidak diterimanya surat undangan sebagai pemilih dalam Pilkades 2026.
Kedatangan warga tersebut dipicu lantaran mereka mengaku memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) Desa Cikampek Timur, namun tidak mendapatkan undangan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa yang dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026.
Seorang warga, Caca (20), asal Dusun Cijalu, Desa Cikampek Timur, mengaku heran karena dirinya tidak menerima undangan Pilkades. Padahal, ayahnya yang tinggal dalam satu keluarga justru mendapatkan surat undangan.
“Saya merasa heran, ayah saya mendapatkan undangan, sementara saya tidak. Padahal, saya juga warga Cikampek Timur,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai proses pendataan dan penyusunan daftar pemilih dalam Pilkades Cikampek Timur 2026.
Menanggapi persoalan tersebut, anggota Panitia 11 Pilkades Cikampek Timur, Ace Syaeful Rohman, mengatakan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) bersumber dari hasil pendataan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang ditugaskan di lapangan.
“Kami panitia memiliki petugas di lapangan, yaitu Pantarlih, untuk memberikan data terkait DPS,” kata Ace.
Ia menjelaskan, sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi DPT, pihak panitia telah memberikan tenggat waktu kepada Pantarlih maupun masyarakat untuk melakukan penambahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila terdapat warga yang belum terdata.
Meski demikian, persoalan warga yang mengaku memiliki identitas kependudukan Cikampek Timur tetapi tidak mendapatkan undangan masih menjadi perhatian masyarakat menjelang pelaksanaan pemungutan suara. (rls/red).





