KARAWANG-Aktivis ’98 Arif Dianto menyampaikan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KopDes/KDMP).
Ia meminta pemerintah pusat memastikan kedua program strategis tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar target pelaksanaan dan pencapaian administratif.
Menurut Arif, program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat patut didukung sepanjang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi rakyat.
Namun, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan berskala nasional harus disertai evaluasi yang terbuka dan terukur agar anggaran negara benar-benar memberikan hasil yang sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya tidak sedang mempertentangkan program pemerintah dengan kepentingan rakyat. Justru saya ingin memastikan bahwa setiap program yang menggunakan uang negara benar-benar menjawab persoalan rakyat. Ukurannya bukan hanya berapa banyak program yang berjalan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Arif dalam pandangannya mengenai kebijakan pemerintah pusat saat ditemui wartawan di rumahnya, Karawang, Minggu (18/10/2026) malam.
MBG Harus Utamakan Kualitas, Keamanan, dan Ketepatan Sasaran
Terkait program Makan Bergizi Gratis, Arif menilai pemenuhan gizi anak merupakan tujuan penting yang perlu mendapat perhatian bersama. Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau banyaknya dapur pelayanan yang beroperasi.
Menurut Ketua Umum Nasional Human Resources Institute (NHRI) tersebut, kualitas makanan, standar kebersihan, keamanan pangan, kecukupan gizi, ketepatan penerima, serta efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi bagian utama dari evaluasi.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengabaikan kebutuhan mendasar lainnya, termasuk kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Program pemenuhan gizi harus kita dukung. Namun, dukungan itu tidak berarti menutup ruang kritik. Jika ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya, pemerintah harus terbuka, segera melakukan perbaikan, dan memastikan keselamatan serta kepentingan penerima manfaat menjadi prioritas,” tegasnya yang juga Wakil Ketua Bidang SDM KADIN Karawang.
Arif juga mendorong pemerintah menyampaikan laporan evaluasi secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui capaian program, kendala di lapangan, penggunaan anggaran, serta langkah konkret yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan.
KopDes Jangan Hanya Mengejar Pembangunan Fisik
Selain MBG, Arif turut menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak semestinya hanya dinilai dari jumlah bangunan yang selesai, gerai yang dibuka, atau target kelembagaan yang tercapai. Hal yang lebih mendasar adalah kemampuan koperasi menjalankan usaha secara sehat, profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Koperasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat, membuka peluang usaha, memperluas akses pasar bagi produk lokal, serta memberikan ruang bagi pelaku UMKM dan usaha kecil untuk berkembang.
Arif mengingatkan bahwa setiap desa memiliki karakteristik ekonomi, potensi usaha, sumber daya manusia, dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, implementasi KopDes perlu mempertimbangkan kondisi riil di setiap wilayah, bukan semata-mata menggunakan pendekatan seragam.
“Jangan sampai kita terlalu berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi melupakan kesiapan pengelolaan dan keberlanjutan usahanya. Koperasi harus hidup karena dibutuhkan masyarakat, dikelola secara profesional, dan memberikan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan anggotanya,” ungkapnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan kejelasan tata kelola, mekanisme pembiayaan, pengawasan, pembagian tanggung jawab, dan mitigasi risiko agar pelaksanaan program tidak menimbulkan beban yang justru dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah desa.
Anggaran Besar Harus Berbanding Lurus dengan Manfaat bagi Rakyat
Arif menegaskan bahwa kritik terhadap program pemerintah bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara dalam mengawal kebijakan publik agar tetap sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat sipil dalam mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi persoalan sejak dini, memperbaiki tata kelola, mencegah pemborosan anggaran, dan memastikan setiap keputusan didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Uang negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memiliki alasan yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, dan manfaat yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak memandang kritik sebagai bentuk perlawanan. Dalam negara demokrasi, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan.
Pemerintah Harus Peka terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Lebih lanjut, ketua umum Nasional Human Resource Institute (NHRI) ini pun meminta pemerintah pusat tidak kehilangan kepekaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok, kesempatan kerja, daya beli, akses pendidikan, hingga pemerataan pembangunan.
Menurutnya, program prioritas nasional perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang menyeluruh. Keberhasilan satu program tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan mendasar lainnya.
Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana MBG dan KopDes berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagaimana hasilnya diukur, serta apa langkah korektif yang disiapkan apabila target dan manfaat yang diharapkan belum tercapai.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan program yang terdengar baik di atas kertas. Rakyat membutuhkan kebijakan yang manfaatnya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah harus hadir bukan hanya melalui program, tetapi juga melalui penyelesaian persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Kritik Adalah Pengingat atas Amanah Kekuasaan
Sebagai aktivis ’98, Arif berpandangan bahwa demokrasi tidak berhenti pada proses pemilihan pemimpin. Demokrasi juga menuntut keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi publik, serta kesediaan pemerintah mendengar suara masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan, tetapi setiap kebijakan publik tetap harus dapat dievaluasi berdasarkan tujuan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Arif berharap pemerintah pusat menjadikan berbagai masukan dan kritik publik sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola program MBG dan KopDes, bukan sekadar mempertahankan pencapaian administratif.
“Kekuasaan adalah amanah, bukan keistimewaan. Jabatan adalah tanggung jawab, bukan alasan untuk menjauh dari kenyataan. Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya sendiri, mendengar suara masyarakat, dan memperbaiki hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Arif.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan pada akhirnya harus tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terbukanya kesempatan ekonomi, dan berkurangnya beban yang harus ditanggung rakyat.
“Rakyat tidak menuntut pemerintah selalu sempurna. Rakyat membutuhkan kesungguhan, kejujuran, keadilan, dan keberanian untuk melakukan perbaikan. Jangan biarkan aspirasi rakyat hanya berhenti sebagai catatan. Jadikan aspirasi itu dasar untuk menghadirkan kebijakan yang lebih baik,” pungkasnya. (red).
