KARAWANG-Hamparan laut di Pesisir Utara Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, menyimpan potret perjuangan yang tak kunjung usai.
Di balik ombak dan langit biru yang tampak tenang, para nelayan di kawasan ini setiap hari bergelut dengan kenyataan hidup yang kian menantang. Dengan peralatan tangkap sederhana dan modal yang terbatas, mereka harus berhadapan dengan kapal-kapal besar dari luar daerah yang jauh lebih modern dan efisien.
Hal ini menjadi perhatian serius anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., yang turun langsung menyapa dan mendengarkan keluhan para nelayan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2109 tentang Perlindungan dan Pembudidayaan Pembudidaya ikan dan Petambak Garam.
“Banyak dari mereka yang kesulitan mencari ikan karena alat tangkapnya sudah tertinggal jauh dari perkembangan teknologi. Mereka kalah saing dengan kapal besar, dan untuk membeli BBM saja khususnya solar sudah menjadi beban tersendiri karena sulit diakses dan harganya mahal,” ujar H. Budiwanto, Selasa (20/5/2025).
Selain kendala peralatan dan bahan bakar, para nelayan juga menghadapi tantangan dari sisi infrastruktur. Kanal-kanal yang menjadi jalur keluar-masuk perahu mengalami pendangkalan, sementara tanggul atau turap di sisi sungai banyak yang rusak. Situasi ini makin menyulitkan saat pasang tinggi datang secara tiba-tiba atau saat ombak besar menghantam, menyebabkan abrasi yang perlahan-lahan menggerus pemukiman mereka.
“Rob bisa datang mendadak. Tak hanya merendam rumah warga, tapi juga membawa ketidakpastian dan rasa takut. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga soal keselamatan jiwa,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Legislator Dapil X Jabar (Karawang-Purwakarta) ini menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat nelayan ini bukan hanya akan dicatat, tetapi akan segera diperjuangkan melalui jalur formal dan informal. Ia akan mengoordinasikan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, serta menjalin komunikasi dengan pihak PPH Migas dan Pertamina agar bisa dibangun SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) atau SPDN di wilayah yang padat nelayan.
“Saya ingin agar nelayan di Karawang punya akses yang adil terhadap solar bersubsidi. SPBUN bukan hanya bangunan, tapi bagian dari keadilan energi bagi masyarakat pesisir. Tapi tentu ini perlu diawali dengan pendataan yang rapi dan menyeluruh, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” jelasnya.
Ia juga berjanji akan menyuarakan kondisi ini dalam rapat-rapat resmi Komisi II dan sidang paripurna DPRD Jawa Barat agar mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi dan selanjutnya bisa diteruskan kepada kementerian teknis di tingkat pusat.
Menurutnya, permasalahan serupa bisa jadi juga terjadi di desa-desa nelayan lain di Karawang dan bahkan di pesisir Jawa Barat secara umum. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak mulai dari DPRD, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat untuk bersama-sama memikirkan kebijakan afirmatif bagi masyarakat pesisir yang kerap terpinggirkan.
“Kita tidak boleh lelah memperjuangkan suara mereka. Karena di pundak para nelayan inilah ketahanan pangan laut kita bertumpu. Mereka bukan hanya pencari ikan, tapi penjaga laut kita,” pungkas H. Budiwanto. (red).
