KARAWANG-Ada pemandangan menohok di sejumlah penjuru kota Karawang. Sejumlah spanduk ‘vandalisme’ yang bertuliskan kritikan keras terhadap pemimpin Karawang yang menjerumuskan Kabupaten Karawang masuk dalam aktegori miskin ekstrem bertebaran di sejumlah titik kota Karawang.
Spanduk tersebut sebagai ungkapan lemahnya pemerintah Karawang dalam mengentaskan kemiskinan di Karawang, kendati Karawang telah menyandang sebagai kota industri.
Karawang telah menyandang status wilayah yang miliki penduduk miskin ekstrem dengan total jumlah penduduk sebanyak 4,51 persen atau 106.780 jiwa.
Melalui aksi tersebut Pemkab Karawang dinilai tidak berkomitmen melakukan upaya terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Terkesan Pemerintah Karawang hanya melakukan kegiatan-kegiatan sebagai pencitraan semata, saat pemerintah melakukan program pro rakyat maka hasilnya akan tanpak.
Hal tersebut disampaikan Rudi Setiawan, selaku Ketua Forum Jurnalis Karawang. Menurutnya, Pemkab Karawang hingga saat ini tidak maksimal dalam menjalankan program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat.
“Sangat mendukung aksi tersebut, biar pemerintah fokus terkait pekerjaan utamanya yakni membangun masyarakat Karawang yang sejahtera melalui program pro rakyat,” jelas Rudi, Rabu (13/10/2021).
Sederet permasalah yang hingga hari belum juga terselesaikan maraknya kasus pungli di beberapa Kecamatan di Karawang.
Di antaranya, kasus dugaan pemotongan bansos tunai Desa Telagasari dan bantuan keluarga harapan di Balonggandu, yang hingga saat ini tidak ada penyelesaian secara serius.
Kabupaten Karawang memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara namun sangat disayangkan serapan tenaga kerja lokal sangat rendah.
Jawa Barat mengalami dua disrupsi saat ini, disrupsi indudtri 4.0 dan disrupsi Covid-19, antara lain tingginya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK, dan cakupan vaksinasi Covid-19.
“Kabupaten Karawang salah satu wilayah yang sedang mengalami dua disrupsi tersebut, rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK meski Karawang sebagai kota industri,” ungkapnya.
Selanjutnya, rendahnya cakupan vaksinasi lansia dari target yang ditetakkan pemerintah sebesar 40 persen, Karawang baru mencapi 37,5 persen kurang 2,5 persen.
“Hal itu yang mendorong kembali Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai status level 3 PPKM, sejumlah aturan pemerintah pusat pun harus dijalankan, seperti pembatasan kerumunan dan pembatasan tempat wisata,” pungkasnya. (red).
4.5