JABAR-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (10/6/2025) di ruang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Penyampaian pandangan umum ini dibacakan oleh H. Budiwanto, S.Si., M.M., anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jabar X (Karawang dan Purwakarta).
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS menyoroti sejumlah persoalan strategis yang harus mendapatkan perhatian dan dituangkan secara jelas dalam RPJMD lima tahunan ini. Salah satu isu utama adalah bencana banjir tahunan yang terjadi di wilayah Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang bersumber dari aliran Sungai Cibeet yang berhulu di wilayah Kabupaten Bogor.
“Fraksi PKS meminta agar penanganan banjir Karangligar dimasukkan sebagai isu strategis dalam RPJMD. Penanganannya harus lintas wilayah dan lintas kewenangan, serta bersifat jangka panjang. Ini harus menjadi prioritas, karena menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat,” tegas H. Budiwanto.
Selain isu kebencanaan, Fraksi PKS juga menyoroti beberapa aspek penting lainnya yang berkaitan langsung dengan misi pembangunan daerah. Dalam misi pertama Gubernur Jawa Barat yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan unggul, Fraksi PKS mempertanyakan sejauh mana peran pesantren dilibatkan dalam perwujudan misi tersebut.
“Pesantren adalah kekuatan kultural dan pendidikan di Jawa Barat. Kami ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah provinsi dalam memberdayakan dan melibatkan pesantren secara konkret dalam membentuk SDM unggul dan berkarakter,” ujar H. Budiwanto yang juga Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Karawang ini.
Fraksi PKS juga mempertanyakan kelanjutan berbagai program unggulan dari gubernur sebelumnya, seperti Gerbang Desa, Patriot Desa, dan Rumah Kreatif BUMDes (RKB) untuk Pesantren. Fraksi menilai program-program tersebut masih sangat relevan dan bermanfaat, sehingga perlu dilanjutkan dan dikembangkan.
“Program-program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan ekonomi pesantren. Apakah program-program ini tetap dipertahankan atau akan diganti? Jika diganti, dengan program seperti apa?” tegasnya mempertanyakan.
Isu kemacetan di kawasan Bandung Raya juga tak luput dari sorotan. Fraksi PKS mempertanyakan apakah solusi transportasi massal seperti MRT dan BRT telah tercantum dan direncanakan secara konkret dalam dokumen RPJMD 2025–2029.
“Bandung Raya butuh transportasi publik yang terintegrasi dan modern. Kami ingin tahu apakah pembangunan MRT dan BRT benar-benar masuk dalam prioritas RPJMD ini,” kata H. Budiwanto.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga menanyakan kebijakan Gubernur dalam menangani banjir perkotaan di wilayah perbatasan administratif, seperti di Pasir Koja, Kopo, Dayeuhkolot, dan Gedebage. Menurut Fraksi PKS, wilayah-wilayah ini menjadi titik banjir kronis yang memerlukan solusi lintas kewenangan antara provinsi, kabupaten/kota, bahkan pemerintah pusat.
“Bagaimana sinergi antar pemerintah daerah dan bagaimana solusi jangka panjang yang disiapkan dalam dokumen ini?” tanya Fraksi PKS dalam pandangannya.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi PKS juga menyinggung wacana pemekaran kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Mengingat jumlah penduduk yang besar dan luas wilayah yang cukup ekstrem, Fraksi PKS ingin mendengar sikap resmi Gubernur terkait pemekaran wilayah administrasi di Jawa Barat, baik dari sisi kesiapan data, kajian, maupun aspek legal-formal.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari proses pembahasan Ranperda RPJMD yang akan menetapkan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat selama lima tahun ke depan.
Fraksi PKS menegaskan bahwa seluruh isu yang diangkat dalam pandangan umum ini harus dijawab dengan komitmen kebijakan dan program yang terukur, agar pembangunan tidak hanya bersifat seremonial tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. (red).
