KARAWANG– Pemerintah daerah (Pemda) Karawang diminta untuk lebih aktif memantau informasi cuaca dan potensi bencana yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Langkah ini dinilai penting sebagai upaya antisipasi terhadap meningkatnya risiko bencana alam akibat perubahan cuaca ekstrem.
Imbauan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar, H. Budiwanto, S.Si., M.M., kepada delik.co.id, Jumat (23/1/2026) siang
Menurutnya, BMKG secara rutin menyampaikan peringatan dini terkait potensi hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi, hingga tanah longsor di berbagai wilayah. Informasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemda melalui langkah mitigasi, seperti kesiapsiagaan aparat, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyiapan jalur evakuasi dan logistik darurat.
Ia mendorong agar informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG dapat disinergikan dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan langkah antisipatif.
“Informasi BMKG harus menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan dan penyampaian informasi ke masyarakat, terutama di tengah cuaca yang tidak menentu dan potensi hujan ekstrem,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dampak banjir tidak hanya dirasakan pada sektor permukiman dan pendidikan, tetapi juga sangat memukul sektor pertanian. Banyak lahan sawah petani yang terendam banjir, baik pada masa tanam maupun pasca panen, sehingga mengancam pendapatan petani dan ketahanan pangan daerah.
“Nasib petani harus menjadi perhatian serius. Ketika sawah terendam, bukan hanya gagal panen yang terjadi, tetapi juga terganggunya siklus tanam berikutnya. Dibutuhkan langkah konkret berupa bantuan benih, sarana produksi, hingga skema perlindungan dan asuransi pertanian,” katanya.
Ia berharap ke depan kebijakan mitigasi banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis perencanaan yang matang, kolaboratif, dan berkelanjutan. Penataan tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, serta penguatan kawasan resapan air di wilayah hulu harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
“Banjir adalah persoalan struktural. Dengan peran aktif Kementerian PUPR, BBWS Citarum, pemerintah daerah, serta dukungan data BMKG, mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara,” pungkasnya. (red).
