BANDUNG-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., MM, mengkritisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada penguatan ekonomi riil dan ketahanan pangan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat.
Menurut H. Budiwanto, secara umum terdapat capaian yang patut diapresiasi, khususnya pada sektor investasi dan pembangunan infrastruktur.
Realisasi investasi Jawa Barat pada tahun 2025 tercatat berada pada kisaran Rp296 triliun lebih, didorong oleh sektor industri manufaktur, pengembangan kawasan industri, serta proyek strategis di wilayah utara dan timur Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi juga relatif stabil di kisaran 5 persen.
“Dari sisi investasi dan infrastruktur, arah kebijakan sudah cukup baik. Konektivitas wilayah, pembangunan kawasan industri, hingga penguatan logistik memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar legislator Dapil Jabar X.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pada 2025 masih berada di kisaran 7 persen, atau sekitar 1,7–1,8 juta orang, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang optimal.
“Ini menjadi catatan serius. Investasi yang besar seharusnya linier dengan penciptaan lapangan kerja. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di atas kertas, tetapi belum dirasakan secara luas oleh masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, sektor ketahanan pangan dinilai belum menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan pembangunan. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat masih stagnan di kisaran 8–9 persen. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif, keterbatasan regenerasi petani, serta lemahnya hilirisasi produk pertanian menjadi tantangan yang belum tertangani secara optimal.
Produksi komoditas utama seperti padi memang relatif terjaga, namun belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada di kisaran 100–103 menunjukkan bahwa margin keuntungan petani masih terbatas dan rentan terhadap fluktuasi harga.
“Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan menjaga produksi. Harus ada keberpihakan kebijakan dari hulu ke hilir, mulai dari perlindungan lahan, akses pembiayaan, teknologi, hingga kepastian pasar dan harga. Tanpa itu, petani akan terus berada dalam posisi lemah,” ungkap mantan Ketua PKS Karawang.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara investasi dengan pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat, seperti UMKM, pertanian, peternakan, dan perikanan.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri dinilai menjadi kunci dalam menekan angka pengangguran.
“Ke depan, pembangunan harus lebih fokus pada ekonomi yang inklusif. Investasi harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai basis kemandirian daerah,” pungkasnya. (red).
