BANDUNG-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan tajam publik. Di tengah paparan capaian kinerja yang disajikan secara kuantitatif, muncul pertanyaan mendasar, apakah seluruh indikator tersebut benar-benar mencerminkan keberhasilan substantif atau sekadar performa administratif?
Anggota Pansus 13 LKPJ DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menegaskan bahwa evaluasi terhadap LKPJ tidak boleh berhenti pada angka-angka formal semata.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan harus dilihat dari dampak riil yang dirasakan masyarakat.
“Secara angka, kita melihat ada capaian yang cukup baik. Realisasi investasi Jawa Barat dilaporkan mencapai sekitar Rp296 triliun lebih, melampaui target. Ini tentu menunjukkan daya tarik ekonomi daerah masih kuat,” ujar Budiwanto, Rabu (22/4/2026).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya angka investasi belum sepenuhnya linier dengan penyelesaian persoalan mendasar, khususnya terkait ketenagakerjaan.
“Pertanyaannya, apakah investasi tersebut mampu menurunkan angka pengangguran secara signifikan? Ini yang harus dijawab secara jujur dan terukur,” tegasnya.
Dalam aspek fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mencatat kinerja yang relatif stabil. Realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target, sementara serapan belanja mendekati angka optimal di atas 95 persen. Meski demikian, Budiwanto menyoroti adanya fenomena penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun serta persoalan tunda bayar yang masih terjadi.
“Kita tidak ingin capaian serapan anggaran hanya terlihat tinggi di atas kertas, tetapi kualitas belanjanya rendah. Pola belanja yang menumpuk di akhir tahun berisiko menurunkan efektivitas program dan berdampak pada kualitas output pembangunan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya orientasi pembangunan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, dan capaian reformasi birokrasi harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara langsung.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan administratif, tetapi wujud pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Maka, ukuran utamanya adalah sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Budiwanto.
Ia juga mendorong agar ke depan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih fokus pada penguatan sektor riil, termasuk pertanian, UMKM, dan industri berbasis lokal, sebagai instrumen utama dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Dengan demikian, menurutnya, evaluasi LKPJ 2025 harus menjadi momentum perbaikan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran tidak hanya menghasilkan laporan, tetapi menghadirkan perubahan nyata. Dari sekadar angka menuju kesejahteraan,” pungkasnya.
Evaluasi terhadap LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 pun pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang capaian statistik, tetapi juga tentang keberanian untuk mengoreksi, memperbaiki, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. (red).
