KARAWANG-Kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum Bulog ke Karawang menegaskan capaian strategis ketahanan pangan nasional.
Pemerintah menyebut stok cadangan beras nasional kini telah menembus angka sekitar 5 juta ton, menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari peningkatan produksi petani, optimalisasi penyerapan gabah, hingga penguatan kapasitas gudang penyimpanan di berbagai daerah. Bahkan, stok ini disebut cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga hampir satu tahun ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan nasional.
Menurutnya, angka 5 juta ton bukan sekadar statistik, tetapi harus dimaknai sebagai momentum memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan.
“Ini capaian yang patut diapresiasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana stok besar ini benar-benar berdampak pada stabilitas harga dan kesejahteraan petani,” ujar legislator dari Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta).
Ia menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan hanya menjaga ketersediaan, tetapi memastikan distribusi berjalan efektif dan tidak menimbulkan distorsi pasar.
“Jangan sampai stok melimpah di gudang, tetapi di lapangan harga tidak stabil atau petani justru dirugikan. Serapan gabah harus tetap optimal dan harga di tingkat petani harus dijaga,” tegas mantan Ketua DPD PKS Karawang.
H. Budiwanto juga mendorong agar pemerintah daerah, termasuk Jawa Barat sebagai salah satu lumbung padi nasional, terus memperkuat peran dalam mendukung ekosistem pangan. Mulai dari infrastruktur irigasi, akses pupuk, hingga penguatan kelembagaan petani.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya transparansi data dan pengawasan distribusi agar cadangan beras benar-benar tepat sasaran, terutama dalam program bantuan pangan dan stabilisasi harga.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal stok, tetapi soal tata kelola. Distribusi, data, dan keberpihakan kepada petani harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (red).
