KARAWANG-Proses verifikasi dan validasi (verval) terkait dugaan ketidaksesuaian data peserta didik dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024 hingga 2025 di SMK Saintek Nurul Muslimin hingga kini belum menemui kejelasan.
Pasalnya, hampir dua pekan sejak pemeriksaan dilakukan pengawas KCD Wilayah IV Kabupaten Karawang, hasil laporan verval tak kunjung diumumkan ke publik.
Lambannya proses tersebut memicu sorotan dan pertanyaan dari masyarakat, terutama terkait transparansi penanganan dugaan perbedaan antara jumlah siswa riil dengan data yang dilaporkan, yang berpotensi berdampak pada besaran dana BOS yang diterima sekolah.
Sikap pengawas dari KCD Wilayah IV Kabupaten Karawang turut menjadi perhatian. Cecep Roni selaku pengawas, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (9/5/2026), kembali tidak memberikan tanggapan alias bungkam seribu bahasa terkait perkembangan hasil verval tersebut.
Bungkamnya respons dari pihak pengawas memunculkan spekulasi di tengah publik mengenai keterbukaan proses pemeriksaan yang tengah berjalan.
Sementara itu, Humas Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah IV Jawa Barat, Naufal Ridwan, menyampaikan bahwa proses penyusunan laporan hasil verval masih berlangsung dan membutuhkan ketelitian.
“Informasi dari pengawas, saat ini masih dalam proses penyusunan laporan hasil verval. Setelah selesai, akan segera dilaporkan ke Cabang Dinas,” dalihnya.
Ia menambahkan, proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh guna memastikan akurasi data yang diperiksa.
“Tentunya perlu verifikasi secara mendalam. Pengawas akan melaporkannya secara rinci dan menyeluruh kepada kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, Naufal menegaskan, pihak Cabang Dinas Pendidikan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya anomali dalam hasil verval tersebut.
“Jika hasilnya terdapat anomali atau ketidaksesuaian, tim dari Cabang Dinas akan turun langsung untuk melakukan tindak lanjut,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu terkait pengumuman resmi hasil verval tersebut. Publik pun berharap pihak terkait segera memberikan kejelasan guna menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. (man/red).
