KARAWANG-Kondisi ribuan hektare tambak di pesisir utara Kabupaten Karawang yang selama bertahun-tahun tidak produktif menjadi potret persoalan struktural sektor perikanan budidaya di Jawa Barat. Penurunan produktivitas tambak tradisional tersebut tidak hanya berdampak pada pasokan pangan ikan, tetapi juga pada kesejahteraan petani tambak yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, memandang program revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat sebagai langkah strategis yang sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan perikanan. Namun ia menegaskan, revitalisasi tambak yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) harus diawali dengan pemahaman objektif terhadap kondisi eksisting tambak, bukan sekadar mengejar target luasan maupun angka produksi.
“Revitalisasi ini harus menjawab persoalan yang selama ini membuat tambak tidak produktif. Apakah karena infrastruktur, kualitas air, sistem budidaya, atau kelembagaan petaninya. Kalau itu tidak dijawab, maka revitalisasi berpotensi hanya memindahkan masalah,” ujar H. Budiwanto, wakil rakyat dari Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta) kepada delik.co.id, Senin (15/12/2025) siang.
Ia menjelaskan, Karawang menjadi wilayah prioritas dengan luas tambak yang direvitalisasi mencapai 6.979,51 hektare yang tersebar di Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, dan Tirtajaya. Program ini merupakan bagian dari fase awal revitalisasi tambak Pantura di empat kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Subang.
Menurutnya, target peningkatan produksi hingga ratusan ton per hektare dan nilai ekonomi puluhan triliun rupiah harus dibaca secara rasional dan kontekstual. Target tersebut hanya akan tercapai apabila revitalisasi benar-benar mampu meningkatkan efektivitas produksi dan dikelola secara berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilannya bukan hanya produksi meningkat, tetapi apakah petani tambak tetap menjadi pengelola utama dan apakah pendapatan mereka benar-benar naik. Ketahanan pangan itu tidak berdiri sendiri, dia harus beriringan dengan ketahanan sosial dan ekonomi petaninya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti skema pengelolaan tambak terintegrasi dari hulu ke hilir yang direncanakan pemerintah. Menurutnya, kolaborasi dengan sektor swasta dan industri memang penting, namun harus ditempatkan sebagai penguat, bukan pengganti peran masyarakat lokal.
“Jangan sampai revitalisasi justru menjauhkan petani dari lahannya sendiri. Penguatan teknologi, industri pakan, dan pengolahan harus memperbesar akses petani, bukan sebaliknya,” kata H. Budiwanto.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar besarnya anggaran negara yang dialokasikan dalam program revitalisasi ini tidak berujung pada kegagalan kebijakan. Perencanaan yang matang, pendampingan berkelanjutan, serta pengawasan yang kuat menjadi kunci agar program benar-benar berdampak pada peningkatan produksi pangan ikan dan kesehatan petani tambak.
“Kalau perencanaannya salah, kita sedang merencanakan kegagalan. Anggaran besar harus berbanding lurus dengan manfaat nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani tambak,” pungkasnya. (red).
