BANDUNG-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, menilai pertumbuhan ekonomi Jawa Barat perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan, data dalam materi Musrenbang RKPD Jawa Barat 2027 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2025 mencapai 5,32 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,1 persen.
Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat masih berada di angka 6,77 persen, lebih tinggi daripada angka nasional sebesar 4,85 persen.
Data tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat belum sepenuhnya inklusif dan belum optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Dalam paparan Biro Perekonomian Jawa Barat, target pertumbuhan ekonomi 2027 ditetapkan pada rentang 5,23–7,48 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan turun menjadi 6,05–6,49 persen.
“Target pertumbuhan tidak akan tercapai hanya melalui rapat, koordinasi, dan kegiatan administratif. Harus ada belanja produktif yang menghasilkan tambahan produksi, investasi, usaha baru, peningkatan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.
Karena itu, lanjut legislator Dapil Jabar X (Karawang-Purwkarta), setiap penambahan plafon diminta (mesti) disertai indikator yang terukur, seperti tambahan produksi pangan, peternakan dan perikanan, jumlah UMKM yang naik kelas, tenaga kerja yang terserap, peningkatan nilai perdagangan dan ekspor, peningkatan belanja wisatawan, serta bertambahnya nilai tambah komoditas Jawa Barat.
H. Budiwanto juga mengingatkan agar ketahanan pangan tidak hanya diterjemahkan menjadi rapat koordinasi, bantuan sporadis, atau kegiatan seremonial. Anggaran harus diarahkan kepada faktor produksi, antara lain benih unggul, alat dan mesin pertanian, pengendalian hama, sarana pascapanen, pembibitan dan kesehatan ternak, cadangan pangan, sarana budidaya perikanan, perlindungan nelayan, rehabilitasi perkebunan, dan perhutanan sosial.
Dalam pemetaan pagu pendukung outcome prioritas Rakortekrenbang 2026 sebesar sekitar Rp1,2 triliun, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memperoleh porsi 44,3 persen. Sementara itu, urusan pertanian memperoleh sekitar 2,5 persen dan kelautan-perikanan sekitar 2,7 persen.
H. Budiwanto menegaskan data tersebut bukan keseluruhan APBD Jawa Barat, tetapi dapat menjadi sinyal bahwa dukungan terhadap sektor produksi primer perlu dievaluasi secara lebih serius.
“TAPD perlu menjelaskan berapa plafon yang benar-benar menghasilkan tambahan produksi dan pendapatan masyarakat, serta berapa yang digunakan untuk pegawai, kantor, perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan penunjang,” tutupnya. (red).
