KARAWANG-Proyek rehabilitasi bangunan sekolah terdampak bencana di SMA Negeri 1 Cibuaya yang dikerjakan PT Rajawali Citra Konstruksi INC dengan nilai kontrak Rp1.751.126.400 diduga mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu, pekerjaan juga disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Proyek yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini mulai menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan pelanggaran K3 serta indikasi ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan hasil pantauan dan informasi yang dihimpun, para pekerja tampak tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm keselamatan, sepatu boots, maupun perlengkapan kerja standar lainnya. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kecelakaan kerja, padahal aturan K3 telah diatur jelas dalam perundang-undangan ketenagakerjaan.
Tak hanya itu, tampak pula bangunan cendela aluminium yang baru selesai dipasang sudah menunjukkan kerusakan. Bahkan muncul informasi bahwa proyek bernilai miliaran rupiah tersebut diduga telah melewati batas waktu pelaksanaan.
Seorang warga setempat berinisial BN, saat dimintai tanggapan di lokasi, mengaku mengetahui bahwa pekerjaan tersebut diduga lamban.
“Kalau tidak salah sudah melewati waktu pelaksanaan. Pelaksananya Pak Deni dari Bandung, tapi jarang kelihatan ke lokasi,” ujarnya singkat, Senin (24/11/2025).
Sorotan publik terhadap proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp1,7 miliar tersebut kian menguat. Masyarakat menilai proyek ini seharusnya menjadi contoh pelaksanaan pembangunan yang profesional dan mengutamakan keselamatan kerja. Mereka mendesak dinas terkait untuk turun tangan memberikan klarifikasi sekaligus memastikan seluruh aturan teknis dipatuhi pihak pelaksana.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Rajawali Citra Konstruksi ICN maupun konsultan pengawas dari dinas terkait belum berhasil ditemui untuk memberikan keterangan mengenai dugaan pelanggaran spesifikasi, RAB, standar K3, maupun lambannya progres pembangunan. (red).
