KARAWANG-Ancaman sejumlah pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang bakal lakukan aksi mogok kerja imbas ramainya isu cashback hotel dan rumah sakit dalam penanganan Covid-19 yang disebut-sebut diduga melibatkan oknum pejabat Dinkes dan oknum anggota DPRD Kabupaten Karawang sangat disesalkan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Kabupaten Karawang.
Menurut Ketua J.P.K.P Kabupaten Karawang, Bambang Sugeng, ancaman mogok kerja yang disampaikan Sekda Karawang, Acep Jamhuri, merupakan cermin sikap ketidakdewasaan para pejabat dalam memahami tugas pokok fungsi mereka sebagai abdi negara yang siap bekerja melayani publik dan tentunya siap juga menerima risiko apapun.
“Kalau mereka bersih, kenapa harus risih. Kalau mereka ancam mau mogok karena APH ingin selidiki kasus cashback itu, artinya patut dicurigai ada korelasinya. Diperiksa oleh APH adalah bagian dari tanggung jawab dan risiko dari pekerjaan,” kata Bambang kepada delik.co.id, Minggu (21/3/2021).
Baca juga : J.P.K.P Karawang Kritik Pernyataan Sekda Plin-Plan Soal BTT Rp50 M
Bambang juga mengingatkan para pejabat yang ancam mogok kerja dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Mogok kerja yang dilakukan pastinya akan mengganggu pelayanan publik dan jika itu terjadi maka mereka layak diberikan sanksi tegas.
“Mogok kerja yang akan dilakukan pejabat, yang dimobilisasi atau sekalipun menurut kemauan sendiri tidak dibenarkan dalam norma-norma dan aturan kepemerintahan,” tandasnya.
Bambang pun menyesalkan dengan sikap Sekda selaku pimpinan PNS tertinggi di Kabupaten Karawang yang mestinya memberikan masukan kepada bawahannya agar bersikap kooperatif dengan APH.
“Sebagai pimpinan PNS berikan masukan dan nasihat agar mereka tidak lakukan mogok kerja yang imbasnya bisa merugikan masyarakat,” pungkasnya. (red).
