KARAWANG-Peresmian proyek hilirisasi baterai oleh Presiden Prabowo Subianto di salah satu Kawasan Industri di Kabupaten Karawang pada Minggu (29/6/2025) disambut baik oleh semua kalangan, termasuk dari organisasi KADIN Karawang.
Wakil Ketua Bidang Pembangunan SDM dan Vokasi KADIN Karawang Arif Dianto mengatakan, sebagai praktisi SDM, dirinya sangat menyambut baik proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat.
“Proyek ini diprediksi dapat menyerap sekitar 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 pekerja tidak langsung, yang tentunya akan berdampak positif pada perekonomian nasional, khususnya perekonomian local,” kata Arif kepada delik.co.id, Senin (30/9/2025) pagi.
Menurut Arif yang juga Ketua Umum NHRI ini, proyek hilirisasi baterai ini dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan adanya proyek ini, praktisi SDM dapat membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan pengembangan, sehingga mereka lebih kompetitif di pasar kerja.
“Proyek ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan investasi dan konsumsi di daerah sekitar,” ucapnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Perusahaan
Kendati demikian, Arif mengingatkan, praktisi SDM perlu memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri baterai kendaraan listrik.
“Praktisi SDM pun perlu mengelola tenaga kerja secara efektif untuk memastikan bahwa proyek berjalan lancar dan target produksi tercapai,” terangnya.
Dalam menyikapi proyek ini, Arif mengajak praktisi SDM perlu bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal dapat memanfaatkan peluang kerja yang ada.
“Selain itu, praktisi SDM juga perlu memastikan bahwa pengembangan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri,” ulasnya.
Dorong Keterlibatan Pengusaha Daerah
Arif berharap agar CATL dan konsorsiumnya bisa lebih banyak melibatkan pengusaha daerah. Ia ingin proyek hilirisasi dapat menjadi pintu untuk pemerataan ekonomi, jangan sampai proyeknya berada di daerah tetapi pengusaha dan investor dari Jakarta saja yang kebagian ‘kue’ ekonominya.
“Jadi hilirisasi atas arahan Bapak Presiden harus berkeadilan. Adil untuk pengusaha daerah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Jadi tidak semuanya dibawa ke Jakarta. Pekerjaan yang sifatnya kontraktor, pengadaan makanan, pengadaan BBM, saya meminta urusan tersebut dilakukan oleh pengusaha di daerah saja,” tutupnya. (red).
