KARAWANG-Tidak hadirnya pihak Pertamina dan Pemkab Karawang dalam diskusi publik “Peran Daerah Penghasil Migas Untuk Kesejahteraan Rakyat” yang digelar oleh media delik.co.id dan Setakar pada Selasa (27/12/2022), menimbulkan pertanyaan bagi sejumlah pihak yang hadiri diskusi tersebut.
Ketua LSM Lidik Karawang, Suhanta, menyesalkan Pertamina dan Pemkab Karawang tidak hadiri acara diskusi tersebut. Padahal diskusi tersebut dinilai penting untuk mengetahui transparansi berapa besaran DBH Migas yang diterima Kabupaten Karawang setiap tahunnya.
“Tentunya besaran DBH Migas yang diterima Karawang berdasarkan berapa sih besaran lifting minyak bumi dan gas yang dieksploitasi di Bumi Pangkal Perjuangan ini. Nah mestinya pihaknya Pertamina datang kasih tahu ini loh jumlah lifting setiap tahunnya di Karawang,” kata Suhanta kepada delik.co.id, Kamis (29/12/2022).
Ia menegaskan, diskusi yang bagus kemarin diharapkan ada tindaklanjutnya, tidak dibiarkan menguap begitu saja tanpa ada goalnya.
“Transparansi DBH Migas ini harus betul-betul kita perjuangkan. Kami mendesak agar DPRD Karawang melakukan sidak ke Pertamina Hulu Energi (PHE), baik itu ke ONWJ di lepas pantai dan Pertamina EP agar mengetahui besaran liftingnya,” tegasnya.
Baca juga : Soroti Transparansi DBH Migas Karawang, Media Delik.co.id Gelar Diskusi Publik
Ia menambahkan, Pemkab Karawang harus belajar dari Kabupaten Blora. Awalnya DBH Migas Kabupaten Blora hanya dapat Rp7 miliar setiap tahun. Tetapi karena Pemkab Blora terus perjuangakn keadilan DBH Migas akhirnya membuahkan hasil.
“Mulai tahun 2023 Kabupaten Blora akan mendapat DBH Migas Rp160 miliar. Itu kan kenaikannya pesat sekali,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, mengaku akan mengakomodir aspirasi LSM Lidik Karawang.
“Siap, nanti akan kami agendakan sidak ke ONWJ dan Pertamina EP,” singkatnya. (red).
4.5