KARAWANG-Anggota Komisi IIDPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih aktif berperan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Salah satu langkah konkret yang ia usulkan adalah memberikan subsidi pakan ternak bagi para peternak kecil dan pembudidaya unggas di Jawa Barat.
Menurut, saat ini biaya pakan menjadi komponen terbesar dalam usaha peternakan dan perikanan, dan harganya yang terus melambung menyebabkan banyak pelaku usaha kecil enggan melanjutkan usahanya.
“Harga pakan yang tinggi membuat peternak kesulitan menutupi biaya produksi. Ini menjadi penyebab utama rendahnya suplai komoditi daging dari peternakan maupun perikanan lokal. Akibatnya, kita masih bergantung pada pasokan dari provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera,” tegasnya yang juga Ketua PKS Karawang kepada delik.co.id, Sabtu (31/5/2025).

Ia menegaskan bahwa subsidi pakan harus menjadi salah satu strategi antisipatif yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mengusulkan agar kebijakan ini dijalankan melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan pakan ternama, sehingga produk subsidi bisa langsung disalurkan kepada petani dan peternak binaan pemerintah daerah.
“Dengan adanya subsidi pakan, semangat berusaha peternak akan tumbuh kembali. Ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi daging lokal serta memperkuat ketahanan pangan kita,” tambahnya.
Usulan ini mendapat dukungan penuh dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat, Linda, yang turut hadir dalam kunjungan kerja Komisi II ke pabrik PT. Japfa Comfeed Indonesia di Cirebon beberapa hari lalu.
“Kami di DKPP tentu sangat mendukung usulan subsidi pakan ini. Jika subsidi bisa dikolaborasikan dengan distribusi langsung ke peternak binaan, kami yakin geliat sektor peternakan dan perikanan di Jawa Barat akan bangkit kembali,” ujar Linda.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk menjalin sinergi antara DPRD, Pemprov Jabar, dan sektor swasta dalam mendorong kebijakan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan para peternak dan pembudidaya kecil. (red).





