KARAWANG-Banjir dan rob yang melanda wilayah pesisir dan sentra pertanian Kabupaten Karawang hingga 19 Januari 2026 telah merendam sedikitnya 1.928 hektare sawah pada fase HST (hari setelah tanam) dan 20 hektare pada fase HSS (hari setelah sebar). Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan usaha tani sekaligus ketahanan pangan daerah.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi II, Budiwanto, S.Si., MM, menyampaikan keprihatinan serius atas dampak banjir yang semakin meluas di sejumlah kecamatan sentra produksi padi.
“Data ini menunjukkan bahwa dampak banjir dan rob sudah sangat signifikan. Hampir 2.000 hektare sawah terdampak, dan ini bukan angka kecil. Jika tidak ditangani cepat dan tepat, potensi gagal panen sangat besar,” ujar H. Budiwanto, Senin (19/1/2026).
Berdasarkan laporan UPTD Pengelolaan Pertanian di tujuh kecamatan, penyuluh pertanian, serta Petugas Pengendali Organisme Tumbuhan (POPT) Provinsi Jawa Barat, sawah terdampak tersebar di wilayah berikut:
1. Kecamatan Cibuaya (4 desa): Sedari, Kalidungjaya, Gebangjaya, dan Kedungjeruk dengan total ratusan hektare terendam.
2. Kecamatan Pedes: Desa Sungaibuntu dan Desa Dongkal.
3. Kecamatan Tirtajaya: Desa Bolang.
4. Kecamatan Pakisjaya (5 desa): Tanjungmekar, Tanahbaru, Solokan, Tanjungbungin, dan Telukjaya.
5. Kecamatan Telukjambe Timur: Desa Sukamakmur dan Sukaharja.
6. Kecamatan Telukjambe Barat: Desa Margakaya, Margamulya, Karangligar, dan Parungsari.
7. Kecamatan Cilamaya Wetan: Desa Tegalwaru (HST) dan Desa Tegalsari (HSS).
Menurut H. Budiwanto, luas dan sebaran wilayah terdampak menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak lagi bersifat lokal, melainkan sudah menjadi isu struktural yang perlu penanganan lintas sektor.
Ia menekankan pentingnya perlindungan petani, terutama bagi mereka yang sawahnya berada pada fase kritis pertumbuhan tanaman.
“Petani sudah mengeluarkan modal besar. Ketika sawah terendam di fase HST maupun HSS, risiko kerugian meningkat. Pemerintah harus hadir melalui asuransi pertanian, bantuan benih, dan pendampingan teknis di lapangan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pendataan terus diperbarui secara akurat agar kebijakan bantuan tidak salah sasaran dan dapat segera direalisasikan.
Lebih lanjut, Budiwanto menilai banjir dan rob yang berulang menandakan perlunya pembenahan serius tata kelola air, termasuk normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta sistem drainase persawahan di kawasan rawan genangan.
“Kita tidak bisa hanya reaktif setiap kali banjir datang. Harus ada langkah jangka panjang untuk adaptasi perubahan iklim dan penguatan infrastruktur pertanian, agar Karawang sebagai lumbung padi tetap bertahan,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan dan penganggaran di tingkat provinsi agar penanganan banjir pertanian menjadi prioritas.
“Menjaga sawah petani berarti menjaga ketahanan pangan Jawa Barat dan nasional,” pungkasnya. (red).
