KARAWANG-Ketua Umum Nasional Human Resource Institute (NHRI), Arif Dianto, menyampaikan pandangannya mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih saat ditemui di kediamannya di Karawang, Minggu (14/6/2026) siang.
Menurut Arif Dianto, kedua program tersebut pada dasarnya dirancang dengan tujuan yang baik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, sebagaimana program pemerintah lainnya, efektivitasnya harus diukur berdasarkan pelaksanaan dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Arif menilai program tersebut memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta mendukung pembangunan SDM yang unggul di masa depan. Apabila pelaksanaannya tepat sasaran, kualitas makanan terjaga, dan pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, program ini berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa.
“Namun, kritik yang sering muncul adalah besarnya kebutuhan anggaran dan perlunya pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pemborosan maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya,” ujar Arif.
Sementara itu, sambung Arif, mengenai Koperasi Desa Merah Putih, Arif menilai program tersebut bertujuan memperkuat perekonomian desa, meningkatkan akses permodalan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Meski demikian, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, kompetensi pengurus, transparansi, dan kesesuaian kegiatan usaha dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Tanpa tata kelola yang baik dan pengelolaan yang profesional, koperasi berisiko menjadi tidak aktif atau tidak mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa,” katanya.
Arif juga menegaskan bahwa pandangan yang menginginkan penghentian program-program tersebut merupakan bagian dari hak berpendapat yang sah dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya, yang lebih penting adalah melakukan evaluasi, perbaikan, dan pengawasan yang ketat daripada langsung menghentikan program yang telah berjalan.
“Pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah program itu harus dihentikan atau tidak, melainkan apakah program tersebut efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sepadan dengan anggaran yang digunakan negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arif berharap setiap program yang menggunakan anggaran negara dapat memberikan manfaat yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh mayoritas masyarakat, terutama mereka yang masih berada di garis kemiskinan.
Menurutnya, apabila terdapat program yang dinilai kurang produktif, tidak efektif, atau manfaatnya belum dirasakan secara luas, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya prioritas anggaran negara untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan program pengentasan kemiskinan yang lebih konkret.
“Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, setiap rupiah uang negara harus digunakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memberikan dampak positif sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Arif berharap para pemangku kebijakan senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat serta berani melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program-program yang belum mencapai hasil sesuai harapan.
“Semoga seluruh kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan,” pungkasnya. (red).
