PURWAKARTA-Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2026 yang melonjak signifikan hingga menembus Rp40,145 triliun dinilai menjadi momentum strategis untuk mempercepat swasembada pangan nasional.
Anggaran tersebut naik cukup signifikan dibanding tahun anggaran Kementan tahun 2025 yang sebesar Rp29,37 triliun.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menyebut, kebijakan tersebut harus mampu diterjemahkan secara konkret di daerah, termasuk di Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Lonjakan anggaran Kementan ini tentu menjadi kabar baik. Namun yang paling penting adalah bagaimana implementasinya menyentuh petani di daerah, khususnya di Jawa Barat. Kita ingin swasembada tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat,” ujar H. Budiwanto yang duduk di Komisi II DPRD Jabar, membidangi ekonomi dan pertanian kepada delik.co.id, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dengan luas lahan pertanian yang masih signifikan serta jumlah petani yang besar, dukungan anggaran pusat harus diarahkan pada peningkatan produktivitas, modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), ketersediaan pupuk, serta penguatan infrastruktur irigasi.
Legislator dari Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta) ini menekankan bahwa kondisi kekinian di Jawa Barat menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, regenerasi petani yang berjalan lambat, hingga fluktuasi harga hasil panen. Karena itu, tambahan anggaran Kementan diharapkan bisa memperkuat program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, sekaligus mendorong hilirisasi produk agar petani memperoleh nilai tambah.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada produksi. Petani harus mendapatkan kepastian harga dan akses pasar. Hilirisasi, pengolahan pascapanen, serta penguatan koperasi dan BUMDes pangan harus menjadi bagian dari strategi besar swasembada,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya sinkronisasi yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk kabupaten/kota. Menurutnya, kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi kunci agar anggaran yang besar tersebut tidak terfragmentasi, tetapi terintegrasi dalam satu peta jalan pembangunan pertanian yang jelas.
Lebih lanjut, H. Budiwanto mengaitkan hal ini dengan semangat pertanian terintegrasi (integrated farming) yang mulai banyak dikembangkan di berbagai daerah di Jawa Barat. Konsep tersebut memadukan sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan dalam satu ekosistem produktif dan berkelanjutan.
“Jabar harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat model pertanian terintegrasi yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan dukungan anggaran pusat, kita optimistis swasembada bukan hanya tercapai, tetapi juga berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan dukungan anggaran Kementan yang meningkat tajam pada 2026, harapannya Jawa Barat tidak hanya menjadi penopang produksi pangan nasional, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan penguatan ekonomi petani berbasis daerah di tengah dinamika dan tantangan kekinian. (red).
