KARAWANG-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., M.M., meminta Pemerintah Kabupaten Karawang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dan mitigatif menghadapi musim penghujan, terutama di wilayah rawan banjir seperti Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, yang hampir setiap tahun menjadi langganan banjir.
Menurutnya, upaya antisipatif dari pemerintah daerah harus dilakukan lebih awal dan tidak hanya bersifat reaktif. Mulai dari penataan tata ruang, kesiapsiagaan di tingkat desa, hingga sinkronisasi data wilayah rawan banjir dan longsor.
“Pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan antisipatif yang terukur. Jangan menunggu curah hujan tinggi baru bergerak. Karangligar dan beberapa titik lain sudah jelas sebagai daerah rawan, sehingga mitigasi harus direncanakan jauh hari,” ujar politisi PKS kepada delik.co.id, Jumat (14/11/2025) siang.
Legislator dari Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta) ini juga menyoroti pentingnya mempercepat proyek pembuatan pintu air serta normalisasi sungai yang menjadi sumber luapan banjir, baik di Karangligar maupun titik-titik lain di Kabupaten Karawang.
“Salah satu solusi jangka menengah yang harus segera dikejar adalah pembangunan pintu air dan percepatan normalisasi sungai. Proyek ini sudah masuk dalam rencana, namun harus menjadi prioritas karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi sungai di sekitar Telukjambe Barat sudah mengalami pendangkalan parah dan penyempitan, sehingga daya tampung air menurun drastis. Tanpa normalisasi, hujan dengan intensitas sedang pun dapat memicu banjir besar.
Ia mengingatkan bahwa banjir bukan hanya persoalan air yang meluap, tetapi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, menghambat akses pendidikan anak-anak, serta menimbulkan potensi kerugian kesehatan dan keselamatan.
“Karena dampaknya luas, pemerintah tidak boleh menunda. Proyek-proyek teknis seperti pintu air dan normalisasi harus berjalan paralel dengan persiapan sosial seperti peringatan dini, jalur evakuasi, dan titik pengungsian,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkab Karawang dan Pemprov Jawa Barat agar penanganan banjir dapat berlangsung terpadu. Dukungan anggaran provinsi disebutnya sangat krusial untuk mempercepat pengerjaan infrastruktur pengendalian banjir.
“Ini masalah lintas kewenangan, jadi Pemkab dan Pemprov harus duduk bersama dan menyusun langkah teknis bersama. Masyarakat Karawang berharap ada solusi nyata, bukan sekadar wacana,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal agar program penanggulangan banjir dan peningkatan ketahanan wilayah di Kabupaten Karawang menjadi prioritas dalam kebijakan provinsi.
“Kami di DPRD siap mendorong percepatan proyek pintu air, normalisasi sungai, dan kebijakan mitigasi lainnya. Keselamatan warga Karawang adalah prioritas yang harus dijaga bersama,” pungkasnya. (red).
