KARAWANG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang memaparkan perkembangan serapan belanja dan realisasi pendapatan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang per 30 September 2026.
Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam memantau pelaksanaan anggaran daerah, sekaligus melihat perkembangan realisasi belanja dan pendapatan yang dikelola masing-masing perangkat daerah.
Melalui pemaparan data tersebut, perkembangan pelaksanaan APBD dapat dicermati berdasarkan capaian realisasi anggaran setiap OPD. Informasi ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target anggaran.
Serapan belanja menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sementara itu, realisasi pendapatan diperlukan untuk melihat sejauh mana target penerimaan yang telah ditetapkan dapat dicapai.
A. Berikut Data OPD dengan Serapan Belanja Tertinggi
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Anggaran Rp15.262.074.784 dengan realisasi Rp12.806.016.174 (83,91 persen).
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Anggaran Rp592.598.980.260 dengan realisasi Rp451.774.034.826 (76,24 persen).
3. Satuan Polisi Pamong Praja : Anggaran RpRp44.957.803.938 dengan realisasi Rp31.138.991.163 (69,26 persen).
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Anggaran Rp16.864.043.537 dengan realisasi Rp11.618.034.837 (68,89 persen).
5. Dinas Kesehatan : Anggaran Rp1.197.372.731.432 dengan realisasi Rp808.504.926.746 (67,52 persen)
B. Berikut data OPD dengan Serapan Belanja Terendah
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM : Anggaran Rp47.189.304.149 dengan serapan Rp19.889.972.878 (42,15 persen)
2. Dinas Sosial : Anggaran Rp33.170.811.572 dengan realisasi Rp13.880.379.671 (41,85 persen)
3. Dinas PUPR : Anggaran Rp502.150.285.631 dengan realisasi Rp184.201.853.229 (36,68 persen)
4. Dinas PRKP : Anggaran 419.514.478.634 dengan realisasi Rp142.442.391.621 (33,95 persen)
5. Badan Pendapatan Daerah : Anggaran Rp117.731.786.458 dengan realisasi Rp37.906.747.537 (32,20 persen).
C. Berikut Data Realisasi Pendapatan tiap OPD
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Target Rp13.569.600.000, realisasi Rp12.766.528.760 (94,08 persen).
2. Badan Pendapatan Daerah : Target Rp2.022.373.105.114, realisasi Rp1.479.382.301.225 (73,15 persen).
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : Target Rp59.640.000, realisasi Rp40.165.000 (67,35 persen)
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Target Rp2.713.947.670.935, realisasi Rp2.028.522.024.432 (74,74 persen).
5. Dinas Kesehatan : Target Rp392.718.242.360, realisasi Rp274.408.359.621 (69,87 persen).
6. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan : Realisasi Rp1.336.363.279, realisasi Rp676.251.000 (50,60 persen)
7. Dinas Lingkungan Hidup : Target Rp25.535.376.279, realisasi Rp10.672.775.900 (41,80).
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :Target Rp58.340.898.747, realisasi Rp23.112.089.289 (39,62 persen)
9. Dinas Perhubungan : Target Rp1.777.068.000, realisasi Rp645.682.500 (36,33 persen).
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM : Target Rp4.240.516.500, realisasi Rp1.466..962.500 (34,59 persen).
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Target Rp4.581.578.079, realisasi Rp992.947.159 (21,67 persen).
12. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga : Target Rp964.825.000, realisasi Rp199.696.500 (20,70 persen). (red).
