KARAWANG-Usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mensyaratkan vasektomi sebagai salah satu syarat penerima bansos sempat jadi polemik.
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang Imam Bahanan angkat bicara terkait vasektomi. Ia menegaskan vasektomi adalah salah satu jenis KB yang tidak bisa diakses semua pria.
“Vasektomi memang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi jika persyaratannya dijalani dengan disiplin,” kata Imam kemarin.
Namun, lanjutnya, tidak semua kepala keluarga (suami) bisa memenuhi syarat untuk vasektomi atau metode operasi pria (MOP). Sehingga vasektomi dikategorikan sebagai kontrasepsi pilihan terakhir.
“Kondom tidak praktis dan kebocorannya tinggi. Menurut saya kalau istri tidak bisa KB, maka alternatif terakhir itu pria. Namun ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan, karena tidak semua bisa MOP,” ujarnya.
Imam menyampaikan, kaitan kebijakan vasektomi sebagai syarat bansos, pihaknya tidak punya kapasitas untuk melarang ataupun memaksakan masyarakat untuk mengakses vasektomi. Sebab pilihan untuk ber-KB adalah kebebasan setiap individu yang tidak bisa dipaksakan.
“Kita netral, tidak punya kapasitas untuk melarang atau mengiyakan. Tapi yang jelas, kita hanya melayani KB dengan syarat-syaratnya. Jika tidak memenuhi syarat, tidak akan kami layani,” jelasnya.
Berikut syarat-syarat MOP yang perlu digarisbawahi:
1. Usia minimal 30
2. Minimal sudah memiliki 2 anak
3. Keluarga harus harmonis dan melakukan KB atas persetujuan istriPaket liburan keluarga
4. Tidak boleh hubungan badan sehari sebelum MOP dan seminggu setelah MOP
5. Hubungan pertama setelah MOP, tiga kali harus menggunakan kondom.
6. Tidak boleh bekerja berat (MOP dan MOW mendapat jaminan hidup tiga hari dari pemerintah, diharapkan beristirahat pasca operasi).
“Setelah persyaratan dijalankan secara disiplin, maka sudah relatif aman untuk berhubungan,”pungkasnya. (dika/red).
