KARAWANG-Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang rencanakan memanggil Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang lantaran dinas tersebut bungkam soal besaran anggaran untuk penanganan kasus stunting.
“Kami akan agendakan memanggil dinas terkait setelah rapat Bamus,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Ibe, kepada delik.co.id, kemarin.
Sepengetahuan Asep Ibe besaran meski tidak hapal persis angkanya namun anggaran untuk penanganan kasus stunting di Karawang cukup besar karena angka kasus stuntingnya cukup tinggi.
“Ada poltical will juga dari pemerintah pusat dalam bentuk DAK juga, begitu juga pemerintah daerah Karawang juga concern bagaimana pengentasan angka stunting di Kabupaten Karawang, pemrov Jabar juga sama lantaran kasus stunting di kabupaten/kota di Jabar cukup tinggi, ” ujar politikus Golkar Karawang ini.
Untuk mempercepat pengentasan kasus stunting, lanjutnya, pemerintah daerah juga menggandeng partisipasi pihak swasta dengan menjadikan bapak asuh anak stunting. Namun lagi-lagi dirinya belum hapal persis berapa besaran anggaran setiap anak aasuh yang diberikan bapak asuh (perusahaan).
“Dengan keterlibatan pihak swasta maka kami asumsikan anggaran untuk pengentasan stunting cukup besar,” ujarnya.
Sehingga pemanggilan dinas terkait, kata Asep Ibe, dalam rangka untuk mendapatkan data secara transparan dan akuntable menyangkut pengentasan kasus stunting dengan logika anggarannya yang cukup besar.
“Dengan anggaran yang cukup besar maka pengentasan kasus stunting harus efektif pula, sehingga output outcame dan benefit juga dapat dirasakan dan endingnya di akhir 2023 angka stunting dapat turun secara siginifikan,” tutupnya. (red).
4.5