KARAWANG-Polemik pemberian dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Karawang ke Polda Jabar sebesar Rp10 miliar terus menuai kritikan.
Dewan Penasihat (Wanhat) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Provinsi Jawa Barat N.Hartono menyoroti hibah untuk Polda Jabar tersebut.
Menurut Romo sapaan akrab N.Hartono, pemberian dana hibah tersebut salah sasaran dan tidak tepat. Pasalnya masih banyak infrastruktur di Kabupaten Karawang yang masih belum tersentuh. Belum lagi dua tahun terakhir ini Karawang dihantam pandemi Covid-19, hingga saat ini perekonomian masyarakat belum pulih benar.
“Coba kita turun ke beberapa daerah di wilayah Karawang, masih ada beberapa gedung sekolah dan sarana prasarana yang belum memadai. Nah, ini Pemkab malah berikan hibah ke Polda?” ujar Romo, Jumat (10/2/2023).
Kesesuaian pemberian dana hibah dengan regulasi yang berlaku pun dipertanyakan Romo.
“Coba kita cek peraturan tentang Hibah. Apakah bisa hibah dari pemerintah daerah ke instansi yang dibiayai APBN?” ujar Romo dengan nada bertanya.
Kepolisian itu sudah sangat jelas alokasi dananya dari Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bahkan lanjutnya, Kepolisian itu urutan ketiga terbesar alokasi dana APBN dari 34 Kementerian di Indonesia.
Diketahui sambung Romo, pada tahun ini (2023, red) Polri mendapatkan anggaran Rp111,1 triliun. Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp108,44 triliun.
“Nah, kenapa harus disuport lagi sih? Bener- bener hebat Pemkab Karawang ini,” sindirnya.
Masih kata Romo, pihaknya minta segera Bupati Cellica menjelaskan secara terbuka kepada publik. Hal itu diperlukan agar tidak menjadi gaduh di masyarakat.
“Yang membuat heran, apa urgensitasnya pemkab memberikan hibah pada Polda, di tengah masyarakatnya yang masih banyak membutuhkan,” terangnya.
Konsekuensi logis dari Bupati Karawang saat ini, harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik niat dan motivasi apa hingga Rp10 miliar dihibahkan ke luar, sama sekali tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Karawang yang notabene menjadi rakyatnya.
“Kami warga Karawang saat ini butuh penjelasan dari Ibu Bupati. Jangan sampai hibah sepuluh miliar ke luar, warga Karawang susah cari makan,” tandasnya.(red).
