PURWAKARTA-Bencana alam yang kerap terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat seperti banjir dan longsor di sejumlah daerah di antaranya Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur yang berakibat timbulkan rugian hingga miliaran rupiah mendapatkan sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., M.M.
Ia menegaskan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah kota dan kabupaten untuk mitigasi bencana alam di Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pemanfaatan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Kamis (12/12/2024) di Kabupaten Purwakarta, yang dihadiri lebih dari 200 orang.
“Kerugian material dan dampak negatif terhadap perekonomian sangat besar. Banyak fasilitas publik dan rumah warga rusak sehingga menghambat perputaran roda ekonomi,” ujar H. Budiwanto.
Menurut Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang ini, perlbagai bencana tersebut disebabkan oleh penurunan kestabilan kontur tanah serta kurangnya area resapan air. Aktivitas seperti penebangan pohon, tambang pasir, dan eksploitasi alam lainnya tanpa diimbangi dengan konservasi yang baik juga menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.
“Perda Nomor 4 Tahun 2023 sebenarnya sudah memberikan panduan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, implementasinya membutuhkan peran aktif masyarakat dan sinergi antar pemerintah daerah,” paparnya.
“Mitigasi yang tercantum dalam Perda ini dapat menjadi dasar untuk konservasi lingkungan. Pemerintah kota dan kabupaten perlu mencantumkan rencana pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup dalam RPJMD mereka, agar pembangunan lebih terarah dan fokus pada mitigasi bencana,” timpalnya.
Ia berharap penyebarluasan Perda ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta, sehingga tercipta keseimbangan lingkungan hidup di Jawa Barat.
“Semoga upaya ini dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dan mencegah bencana di masa depan,” pungkasnya. (red).
