CIREBON-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., mengaku merasa miris melihat kondisi sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara (UPTD PSKDPWU) yang berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat.
Hal itu ia sampaikan saat Komisi II DPRD Jabar melakukan kunjungan kerja langsung ke UPTD tersebut pada Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, meskipun beban kerja dan tanggung jawab pengawasan di laut begitu besar, namun dukungan anggaran dan fasilitas penunjang yang tersedia justru sangat minim.
“Jujur saya miris melihat kondisi ini. UPTD memiliki tugas besar mengawasi aktivitas penangkapan ikan, pemanfaatan ruang laut, hingga menjaga biota laut yang dilindungi. Resikonya sangat tinggi, tapi sarana prasarana dan anggarannya minim sekali,” ungkap H. Budiwanto.
Kondisi tersebut terlihat nyata dari sarana pengawasan yang ada. UPTD PSKDPWU hanya memiliki dua kapal patroli, itupun dengan anggaran terbatas sehingga hanya bisa beroperasi sekitar sebulan sekali. Padahal wilayah pantai utara Jawa Barat yang harus diawasi sangat luas, membentang dari perbatasan Bekasi hingga Jawa Tengah dengan panjang garis pantai mencapai 450 kilometer dan ribuan nelayan yang beraktivitas setiap harinya.
“Dengan kondisi kapal patroli yang sangat terbatas, sulit membayangkan bagaimana pengawasan bisa berjalan maksimal. Belum lagi adanya kapal-kapal dari luar daerah yang masuk dan mengambil kekayaan laut Jawa Barat tanpa izin. Ironisnya, meskipun tertangkap, UPTD tidak bisa melakukan tindakan hukum karena memang perangkat hukum seperti Perda belum tersedia sesuai amanat perundang-undangan,” jelasnya.
Ia menilai, lemahnya perangkat hukum, keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha kelautan membuat pengawasan tidak bisa berjalan optimal.
“Bahkan masih ada oknum nelayan yang menggunakan bom ikan atau pukat harimau. Ini jelas merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan kecil lainnya,” tegasnya.
Wakil Rakyat dari Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta) menekankan perlunya perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Gubernur, untuk memperkuat regulasi, menambah anggaran, dan melengkapi sarana prasarana pengawasan.
“Kalau pengawasan laut lemah, maka yang rugi bukan hanya nelayan, tapi kita semua. Saya mendorong agar pemerintah hadir lebih kuat untuk melindungi sumber daya laut kita dari kerusakan dan pencurian,” pungkasnya. (red).
