CIANJUR-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menegaskan pentingnya mempertahankan dan mengembangkan UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak (BPP-IBT) Sapi Perah di Bunikasih, Cianjur.
Menurutnya, balai ini memiliki peran strategis sebagai pusat konservasi pembibitan unggul bersertifikat untuk komoditas sapi perah di Jawa Barat.
“Balai ini harus dipertahankan dan ditingkatkan kapasitasnya, karena keberadaannya sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya menuju surplus pangan untuk menyokong program Presiden Prabowo di bidang ketahanan pangan,” ujar H. Budiwanto saat kunjungan kerja ke UPTD BPP-IBT Sapi Perah di Bunikasih Cianjur, Senin (15/9/2025).
Lebih lanjut, ia menyebutkan setidaknya terdapat enam core bisnis yang dapat dikembangkan secara terintegrasi di UPTD BPP-IBT. Pertama, pembibitan sapi perah dengan metode inseminasi buatan yang menghasilkan bibit unggul bersertifikat.
Kedua, produksi susu segar berkualitas. Ketiga, produksi daging sapi. Keempat, penyediaan bibit tanaman pakan ternak seperti indigofera, rumput odot, dan rumput kolonjono. Kelima, pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk hayati. Keenam, pemanfaatan limbah menjadi biogas sebagai energi terbarukan.
Wakil Rakyat dari Dapil X Jabar (Karawang-Purwakarta) ini juga menekankan pentingnya kolaborasi UPTD dengan masyarakat agar pertumbuhan populasi ternak berjalan lebih cepat dan memberikan dampak ekonomi langsung. Untuk itu, ia mendorong agar UPTD BPP-IBT Sapi Perah Cianjur naik kelas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dengan status BLUD, balai akan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, dapat memperbesar ukuran core business, sekaligus membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga maupun swasta.
“Kalau sudah BLUD, maka pengelolaan lebih mandiri, pendapatan bisa langsung digunakan untuk pengembangan, dan tentu akan memberikan kontribusi lebih besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat,” tegasnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan dukungan penuh, baik dari sisi pengembangan kapasitas produksi maupun penyediaan anggaran operasional, demi menumbuhkembangkan peran balai tersebut.
“Sebagai anggota Komisi II DPRD Jabar, kita siap mengawal langkah-langkah kebijakan yang mendukung program ini. Kami ingin memastikan kebutuhan pangan, khususnya susu dan daging di Jawa Barat, dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” pungkasnya. (red).
