KARAWANG-Binamuda Foundation menyatakan kesiapannya untuk melaporkan pihak SMK Saintek Nurul Muslimin Kecamatan Batujaya kepada aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Langkah ini diambil setelah lembaga tersebut ramai diberitakan adanya sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah tersebut.
Founder Binamuda Foundation, Irwan Taufik, mengatakan, temuan dugaan ketidaksesuaian data peserta didik di SMK Saintek Nurul Muslimin bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi serius yang mengarah pada potensi praktik manipulasi data untuk kepentingan anggaran.
“Ketika selisih mencapai ratusan siswa dan berdampak langsung pada alokasi dana publik seperti BOS, maka ini bukan lagi kelalaian—ini sudah masuk wilayah yang patut diduga sebagai penyimpangan sistematis,” kata Irwan kepada delik.co.id, Selasa (28/4/2026).
Irwan menjelaskan, ada tiga persoalan mendasar dari dugaan kasus tersebut. Pertama, lemahnya sistem verifikasi dan validasi (verval) yang seharusnya menjadi benteng awal pencegahan fraud.
“Fakta bahwa data diduga bisa ‘menggelembung’ hingga ratusan siswa menunjukkan adanya celah besar, bahkan bisa jadi pembiaran,” ujarnya.
Kedua, potensi kerugian negara yang nyata. Dengan estimasi ratusan juta rupiah, ini bukan angka kecil. Dana tersebut adalah hak peserta didik yang sah—bukan untuk dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ketiga, indikasi keterlibatan lebih dari satu pihak. Ketika disebutkan bukan hanya pengawas daerah, melainkan kemungkinan melibatkan struktur di atasnya, maka ini patut didalami sebagai dugaan praktik berjamaah, bukan kasus individual.
“Pernyataan “masih dalam proses verval” tidak boleh dijadikan tameng untuk menunda transparansi. Justru dalam situasi seperti ini, publik berhak mendapatkan kejelasan yang cepat, terbuka, dan akuntabel,” kata Irwan.
Sikap Tegas Binamuda Foundation
Irwan menegaskan, melihat dugaan ini memiliki indikasi kuat menuju tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk manipulasi data untuk memperoleh keuntungan keuangan dari dana negara.
“Kami akan mengumpulkan dan mengkaji data awal sebagai bahan laporan ke APH,” ucapnya.
Dalam waktu dekat, Binamuda Foundation akan melaporkan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh.
“Kami juga mendesak adanya audit independen dan investigasi terbuka, agar tidak ada upaya menutup-nutupi,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan sekadar soal angka, ini soal keadilan pendidikan. Jika benar ada siswa “siluman” dan guru tidak aktif masih tercatat, maka sistem pendidikan sedang disusupi praktik yang merusak masa depan generasi bangsa.
“Negara tidak boleh kalah oleh manipulasi data dan publik serta APH tidak boleh diam,” pungkasnya. (red).
