BEKASI-Ketua MPC Pemuda Pancasila, H. Apuk Idris, mengaku prihatin dengan aksi long march puluhan guru dan tenaga kependidikan (GTK) non-PNS yang tergabung dalam Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) ke Istana Negara untuk mengadukan nasibnya ke Presiden Joko Widodo.
Menurut H. Apuk Idris, adanya aksi tersebut menujukan cermin adanya masalah pendidikan yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Guru merupakan tombak pembangunan generasi penerus bangsa yang harusnya diberikan dukungan, karena tanpa guru bangsa ini akan bodoh.
“Saya tidak ada maksud untuk memojokkan salah satu pihak, baik Pemda Kabupaten Bekasi ataupun puluhan guru honorer yang saat ini tengah long march ke Istana Presiden untuk mengadukan nasib mereka,” ucapnya kemarin.
Namun, lanjutnya, apa yang disuarakan para GTK non-PNS yang tergabung dalam FPHI adalah hal yang wajar yang perlu disikapi dengan arif dan bijaksana.
“Apa yang dituntut mereka itukan salah satunya adalah janji dari Bupati sendiri sebagai kepala daerah. Misalnya, seperti dijanjikan gaji Rp1,8 juta dinaikan Rp1 juta menjadi Rp2,8 juta, nyatanya baru terealisasi Rp300 ribu dengan kualifikasi,” ujarnya
H.Apuk Idris yang juga Ketua Forum Silaturahmi Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat (Format) Bekasi Raya ini menegaskan, Pemkab Bekasi harusnya jangan anti kritik yang datang dari masyarakat, terutama masyarakat kelompok tenaga pendidik. Sebab, apa yang disuarakan adalah bagian dari perbaikan pendidikan.
“Kasihan puluhan nasib guru honorer yang dianggap sebagai penggerak aksi untuk menuntut haknya ini malah dianggap sebagai musuh hingga haknya tidak diberikan selama 4 bulan. Saya berharap Bupati Bekasi bisa mengakhiri polemik guru honorer Kabupaten Bekasi ini,” tutupnya. (fik/red).
