BANDUNG-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menyoroti struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Jawa Barat yang mengalami penurunan cukup signifikan, sementara belanja penunjang masih mendominasi alokasi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Budiwanto dalam pembahasan RAPBD 2027 bersama Komisi II DPRD Jawa Barat, Rabu (28/10/2026).
Berdasarkan bahan pembahasan, anggaran DTPH Jawa Barat tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp259,73 miliar, turun Rp114,65 miliar atau 30,62 persen dibandingkan anggaran tahun 2026 sebesar Rp374,38 miliar.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp243,15 miliar atau 93,62 persen dialokasikan untuk program penunjang urusan pemerintahan. Sementara lima program lainnya hanya memperoleh Rp16,57 miliar atau 6,38 persen.
“Komposisi anggaran ini perlu dicermati. Kita memahami adanya kebutuhan belanja pegawai dan operasional pelayanan, tetapi jangan sampai ruang fiskal untuk program produktif yang langsung dirasakan petani semakin terbatas,” ujar H. Budiwanto.
Wakil rakyat dari Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta) ini juga menyoroti penurunan belanja modal hingga 93,76 persen, dari Rp22,83 miliar pada 2026 menjadi sekitar Rp1,42 miliar pada 2027.
Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan penjelasan terkait keberlanjutan penguatan sarana dan prasarana pertanian.
Perhatian lainnya adalah rencana pembebasan lahan pertanian senilai Rp20 miliar. H. Budiwanto meminta kejelasan lokasi, luas lahan, peruntukan, serta klasifikasi penganggarannya agar benar-benar memberikan manfaat bagi penguatan sektor pertanian.
Lebih jauh, Budiwanto secara khusus meminta perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar proyeksi anggaran 2027 bagi OPD rumpun ekonomi dan ketahanan pangan secara keseluruhan tidak kembali diciutkan atau mengalami pengurangan.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk sektor ekonomi dan ketahanan pangan selama ini relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan APBD Provinsi Jawa Barat.
“Kalau alokasi untuk rumpun ekonomi dan ketahanan pangan secara keseluruhan hanya berkisar dua persen dari APBD, kemudian masih dikurangi lagi, tentu ruang belanja publik untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat akan semakin kecil,” tegasnya.
Mantan Ketua DPD PKS Karawang tersebut mengingatkan bahwa OPD rumpun ekonomi dan ketahanan pangan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi, UMKM, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai orientasi efisiensi anggaran justru mengurangi kemampuan pemerintah dalam menggerakkan sektor-sektor produktif. Kita membutuhkan efisiensi belanja birokrasi, tetapi sekaligus harus memperkuat belanja publik yang menghasilkan nilai tambah ekonomi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya anggaran untuk perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), mitigasi kekeringan dan banjir, penyediaan sarana produksi, serta penguatan infrastruktur pertanian di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim.
Di sisi lain, realisasi keuangan DTPH hingga 27 Oktober 2026 baru mencapai 53,15 persen. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada 2027 lebih efektif.
Ia berharap TAPD Jawa Barat dapat mempertimbangkan kembali prioritas alokasi belanja daerah dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan birokrasi dan keberpihakan terhadap sektor produktif.
“APBD bukan sekadar instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai anggaran birokrasi tetap terjaga, sementara belanja publik untuk petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan penguatan ekonomi masyarakat justru semakin menyusut,” pungkas H. Budiwanto. (red).
