BANDUNG-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menekankan pentingnya keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pembudidaya ikan.
Hal tersebut menjadi perhatian Budiwanto dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan paparan DKP, anggaran tahun 2027 direncanakan sebesar Rp107,18 miliar, mengalami penurunan sekitar 21,81 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp137,08 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 84,95 persen dialokasikan untuk program penunjang urusan pemerintahan, yang juga mencakup sejumlah kebutuhan sarana dan prasarana produktif.
“Penurunan anggaran tentu menjadi tantangan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang terbatas mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi, nilai tambah hasil perikanan, dan terutama kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan,” ujar H. Budiwanto, Rabu (28/10/2026).
Menurut legislator dari daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta tersebut, pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi harus mampu memperbaiki pendapatan dan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan.
H. Budiwanto menilai pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap ketersediaan sarana budidaya, benih unggul, pakan ikan yang berkualitas dengan harga terjangkau, rehabilitasi tambak dan kolam, serta akses permodalan dan pemasaran hasil produksi.
Sementara bagi nelayan tangkap, perhatian perlu diarahkan pada penyediaan kapal yang layak, modernisasi alat tangkap yang ramah lingkungan, fasilitas pelabuhan, ketersediaan bahan bakar, serta perlengkapan keselamatan dan perlindungan asuransi nelayan.
“Jangan sampai nelayan menghadapi risiko besar saat melaut, tetapi hasil tangkapannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Demikian pula pembudidaya ikan, jangan sampai produktivitas meningkat, namun keuntungan tergerus tingginya harga pakan dan rendahnya harga jual,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi dan akses pasar. Alokasi program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar Rp720 juta pada RAPBD 2027 perlu dipastikan efektivitasnya dalam memperluas jaringan pemasaran, memperkuat UMKM pengolahan ikan, dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan Jawa Barat.
Menurutnya, kawasan pesisir Pantura seperti Karawang serta wilayah perikanan perairan darat di Purwakarta memiliki potensi yang perlu terus diperkuat melalui program yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Ukuran keberhasilan pembangunan perikanan bukan hanya banyaknya ikan yang diproduksi atau tingginya serapan anggaran, tetapi sejauh mana kesejahteraan nelayan dan pembudidaya meningkat. Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.
- Budiwanto berharap RAPBD 2027 mampu menghadirkan keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan, peningkatan produktivitas, perlindungan sumber daya perikanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Prinsipnya, nelayan harus lebih aman saat melaut, pembudidaya lebih mudah memperoleh sarana produksi dan pakan, hasil perikanan mendapatkan pasar dengan harga yang menguntungkan, serta keluarga nelayan dan pembudidaya semakin sejahtera. Itulah keberpihakan anggaran yang sesungguhnya,” pungkas H. Budiwanto. (red).
