KARAWANG-Ada sejumlah modus pengusaha untuk mendapatkan keuntungan besar dari proyek yang dikerjakannya meski dengan cara diduga mengurangi rincian biaya dan kualitas.
Di antaranya dengan membangun turap penahan tanah/drainase di dalam genangan air dengan tidak menggali pondasi seperti yang dilakukan CV KHS di Rawamulya RT 9 RW 5 Dusun Ciligur II, Desa Sindangmukti, Kecamatan Kutawaluya, dengan nilai kontrak sebesar Rp199.766.000.
Proyek tersebut tampak jelas dibangun di atas genangan air, dengan demikian bisa mengurangi rincian biaya anggaran dan daftar kuantitas harga yang sudah di alokasikan pada besaran nilai proyek tersebut.
Proyek asal jadi itu pun mendapat sorotan warga setempat, Endang. Dirinya mengaku berterimakasih kepada dinas terkait yang sudah membangun turap di wilayahnya. Namun sayangnya ia menilai pekerjaan tersebut kurang rapi.
“Pengennya saya sih pakai kisdamlah biar pembangunannya juga kokoh jangan sampai baru satu-dua tahun sudah roboh. Sebenarnya banyak para petani juga pada komplain cuma enggak berani aja buat ngomongnya secara langsung,” ucapnya, kemarin.
Ia pun menyayangkan bila pekerjaan tersebut tidak ada pengawasan dari dinas terkait.
“Harusnya pihak dinas juga sidak langsung atau di kontrol melalui pihak pelaksana lapangannya, jangan ini mah diam saja seolah di biarkan Kalau dengan mekanisme seperti itu apa di benarkan? .para petani memang sangat berterimakasih, tapi jangan lupa diperhatikan juga dong kualitas bangunannya biar kokoh. Sangat disayangkan dengan anggaran yang begitu besar tapi mekanisme pembangunannya terkesan asal jadi,” tukasnya.
Terpisah mandor, Ramos, mengakui kekurangan proyek turap tersebut. Ia berjanji akan memperbaikinya.
“Untuk sementara pekerjaan disetop dulu, nanti akan diperbaiki,” ucapnya.
Adanya temuan sejumlah proyek di Dinas PUPR yang dikerjakan asal jadi mendapat kritikan tajam dari LSM Lidik Karawang.
Ketua LSM Lidik, Suhanta, menilai, Dinas PUPR gagal total dalam pelaksanaan proyek.
“Temuan LSM Lidik Kabupaten Karawang sejumlah proyek dilapangan dinyatakan tidak sesuai dengan harapan yang dibutuhkan masyarakat. Dari pembangunan turap sampai normalisasi kami anggap amburadul,” tegasnya.
Suhanta pun mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti yang kemudian akan ia laporkan ke pihak APH.
“Masalah begini jangan dibiarkan, bikin uang rakyat dibuang percuma,” tutupnya. (dede/man/red).
5