KARAWANG-Fraksi PKS DPRD Kabupaten Karawang mendorong agar Pemda memberikan bantuan melalui aspirasi untuk peningkatan infrastruktur sekolah swasta, madrasah swasta, terutama pondok pesantren (ponpes).
Pasalnya, di tahun anggaran sebelumnya dan di daerah lain termasuk di Pemprov Jabar sudah ada kebijakan bantuan melalui aspirasi untuk sekolah swasta dan ponpes serta madrasah.
“Kita sudah punya Perda Pesantren, Perda DTA, harusnya pemda sudah bisa membuka diri untuk memberikan bantuan terutama bangunan yang rusak, karena hal ini pun sebelumnya sudah pernah ada,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah, kepada delik.co.id, Selasa (15/9/2025).
Mumun membandingkannya dengan program rumah layak huni (Rulahu) yang diperuntukan milik pribadi (penerima manfaat) bisa dibantu, maka seharusnya bantuan untuk kepentingan bersama terutama pendidikan, bisa dibantu juga.
“Banyak masyarakat yang mengajukan bantuan untuk ini ke dewan, tidak hanya ke saya tapi rata-rata yang ke (dewan) lain pun sama, karena Karawang kan mayoritas muslim dan kepala daerah kita juga muslim, seharusnya hal ini kita sambut dan menjadikan masukan buat pemda, berarti banyak aspirasi masyarakat tentang sekolah swasta dan keagamaan. Karena ini muncul dari masyarakat, kita jadikan dasar sebagai penginputan aspirasi dewan. Mungkin masyarakat lebih mudah ketemu dengan dewan dibanding kepala daerah, makanya banyak usulan ke anggota dewan,” ujarnya.
“Saya yakin dewan, kepala daerah juga waktu kampanye ke masyarakat menemui kiai, ustaz, guru ngaji, dan lainnya. Setelah kita jadi, mereka mengajukan untuk bantuan sarananya kan wajar,” sambungnya.
Menurut legislator dari Dapil Karawang 2 ini, kemampuan keuangan Kabupaten Karawang dinilai sudah bisa membantu sarana prasarana untuk sekolah swasta, madrasah dan ponpes.
“Kita support sekolah-sekolah negeri, tapi sekolah-sekolah swasta (keagamaan) juga sama-sama kita bantu. APBD ini uang rakyat, maka semuanya juga berhak merasakannya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, masa jabatannya sebagai anggota DPRD Karawang ada Batasan, sehingga jika harus menunggu semua sekolah negeri dibereskan terlebih dahulu, maka dikhawatirkan bantuan untuk sekolah swasta tidak akan terkejar untuk terelisasikan.
“Yang namanya bangunan itu pasti ada kerusakan setelah beberapa tahun, artinya ketika yang satu dibangun, yang lainnya ada yang mengalami kerusakan. Jadi saya mengajak pemda, ayo kita bantu sekolah-sekolah swasta, ponpes, madrasah, banyak juga yang rusak dan butuh bantuan. Sekolah negeri kita bantu, swasta juga dibantu,” kata Mumun.
Ia meyakini masyarakat pasti akan berterimakasih kepada pemda apabila ada bantuan untuk sekolah swasta, madrasah dan ponpes.
“Menurut saya sendiri juga melihat lebih dari itu, nilai-nilai keagamaan sekarang hanya sedikit didapatkan di sekolah negeri, oleh karena itu sangat penting di zaman sekarang anak-anak kita memperoleh pendidikan keagamaan sejak dini untuk membentengi mereka di era digital ini dan itu hanya bisa didapatkan dari sekolah-sekolah swasta dan keagamaan seperti ponpes dan madrasah,” paparnya.
Ia menambahkan, sebagai anggota dewan, dirinya hanya bisa mendorong dan memberikan masukan ke pemerintah daerah tentang aspirasi masyarakat di bawah,.
“Semoga hal ini bisa di dengar dan terealisasi. Karena kami sebagai dewan banyak dituntut oleh masyarakat, salah satunya tentang hal ini,” tutupnya.(red).
