KARAWANG-Pemberian dana hibah sebesar Rp10 miliar kepada Polda Jabar oleh Pemkab Karawang beberapa waktu tuai hujatan dan kritikan dari sejumlah elemen masyarakat dan aktivis.
Aktivis muda Karawang Utara, Dede Jalaludin mengaku geram dengan kebijakan tersebut yang dinilai telah menyakitkan warga Karawang, khususnya warga Karawang Utara.
Menurut Dede, warga Karawang Utara sampai saat ini masih sangat membutuhkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan bidang lainnya.
“Saya tidak habis pikir dengan apa yang menjadi kehendaknya Bupati Karawang yang telah melukai, menciderai dan mengecewakan warga kabupaten Karawang. Seharusnya Bupati Karawang di akhir masa periode jabatannya memberikan angin segar terhadap masyarakat Karawang, tetapi ini malah membuat masyarakat Karawang menjadi murka terhadap kebijakannya memberi dana hibah Rp10 miliar ke Polda Jabar,” ucap Kang DJ, sapaan akrabnya kepada delik.co.id, Minggu (12/2/2023).
Seharusnya, lanjutnya, Bupati lebih mengutamakan kepentingan masyarakat Karawang terlebih dahulu. Sudah jelas begitu ramainya baik di media sosial dan media berita lainnya mengenai buruknya akses jalan Tanjungpura-Rengasdengklok yang berlubang yang sampai saat ini belum tersentuh perbaikan secara menyeluruh tetapi rencananya hanya sebatas ditambal sulam saja.
“Hal itu diperparah dengan sarana pendidikan banyak yang rusak, terbengkalai dinilai tak layak, bahkan ada yang sampai mau dijual sarana pendidikan tersebut. Banyak janji-janji manis Cellica yang diucapkan saat kampanye tapi tidak direalisasikan,” tandasnya.
“Entah apa yang membuatmu menjadi seperti itu wahai Bupati cantik? Teteh mah bageur ka batur, tapi koret kaa masyarakat Karawang (teteh baik ke orang lain tapi pelit ke warga Karawang-red),” timpalnya.
Kang DJ menegaskan, asas keadilan tidak dilakukan oleh Bupati Karawang begitu juga tidak ada prinsip transparan, akuntabilitas dan rasionalitas.
“Terkesan sangat Sembrono dan amatir, tidak memikirkan kepentingan masyarakat Karawang,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan pemberian dana hibah tersebut untuk ditinjau kembali dan meminta kepada KPK untuk mengawasi dana yang dihibahkan oleh Bupati Karawang kepada Polda Jabar.
“Bila ada indikasi satu perbuatan yang di lakukan Bupati mengacu atau terindikasi kepada tindak pidana korupsi, agar dengan sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti secara serius, karena sampai dengan saat ini kita semua belum mendengar klarifikasi jawaban bupati Karawang terkait dana hibah tersebut,” pungkasnya. (dede/red).
4.5