KARAWANG-Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Karawang menolak pembelian sepeda motor yang diperuntukan sebagai kendaraan operasional pemerintah desa yang sumber anggarannya dari dana bagi hasil (DBH).
Dengan harga sepeda motor sekira Rp34 juta plus Rp400 ribu untuk anggaran logo pemda dengan jenis Honda PCX, setiap Pemdes menyetorkan kurang lebih Rp35 juta kepada dealer tertentu.
Kabar berhembus menyebutkan ada isu ‘cash back’ oleh oknum pejabat tertentu di dalam persoalan intruksi pemda yang memaksakan membeli inventaris sepesa motor Kades dari anggaran DBH ini.
Seorang Kades yang menolak kebijakan Pemda ini di antaranya Endang Macan Kumbang, Kades Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya.
Endang menilai, pembelian sepeda motor untuk inventaris kades ini tidak urgen. Karena DBH diangka Rp30 jutaan tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingsn lain yang lebih manfaat untuk masyarakat, yaitu seperti pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.
“Kalau pemerintah mau ngasih invetaris untuk kades ya pakai APBD, jangan dari DBH. Ulah hayang paminter hak desa dipotong (jangan nyari pujian tapi hak desa dipotong),” ucapnya kepada awak media, Sabtu (5/4/2025).
Endang menegaskan, jika Bupati Karawang ingin memberikan support untuk kinerja kades dengan membelikan kendaraan inventaris, maka seharusnya tidak memakai DBH yang sudah menjadi hak desa yang sudah diatur dalam Undang-undang.
“Kalau bupati mau memberikan invetaris untuk kinerja kades agar lebih baik dalam rangka memberikan support, ya harusnya pakai APBD,” katanya.
“Dulu waktu zaman Bupati Ade Swara bisa ngasih mobil pakai APBD. Ini ngapain pakai DBH,” sindir Endang.
Disampaikannya, kades memang butuh kendaraan operasional, tetapi bukan berarti anggarannya harus mengambil dari DBH. Karena DBH adalah sumber anggaran desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
“Masih banyak kebutuhan desa yang belum ter-cover. Daripada seorang kades gagah pakai motor dari hasil DBH, nya jeung naon (ya buat apa),” pungkasnya. (man/red).
