KARAWANG-Kondisi buram dan memilukan masih dialami para petani hutan di Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan.
Di tengah semangat menjaga kelestarian hutan dan menggerakkan ekonomi desa, mereka harus berjuang tanpa pasokan air memadai dan belum tersentuh aliran listrik.
Situasi tersebut menjadi perhatian serius Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi II, H. Budiwanto, S.Si., M.M., saat melakukan kunjungan kerja dalam agenda pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Saya melihat langsung bagaimana petani hutan di Desa Tamanmekar bertahan di tengah keterbatasan. Mereka bekerja keras menanam dan menjaga hutan, tapi masih hidup dalam gelap dan kekeringan,” ujar H. Budiwanto usai berdialog dengan warga setempat, Minggu (26/10/2025).
Legislator dari Dapil Jabar X (Karawang-Purwakarta) ini menilai, kelompok tani hutan di Desa Tamanmekar selama ini mengandalkan air tadah hujan dan aliran kecil yang sering mengering saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat produktivitas lahan menurun, bahkan sebagian tanaman hutan dan pertanian rakyat terancam gagal tumbuh.
Sementara di malam hari, desa masih banyak yang belum teraliri listrik. Aktivitas masyarakat berhenti begitu gelap datang, dan anak-anak sulit belajar karena penerangan hanya mengandalkan lampu minyak atau genset seadanya.
“Kami tidak minta banyak, hanya butuh air dan listrik agar bisa hidup lebih baik,” keluh salah satu petani hutan yang ditemui di lokasi.
Menanggapi kondisi tersebut, H. Budiwanto menegaskan perlunya langkah cepat dan terarah dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menyediakan embung desa dan Sambungan Rumah (SR) listrik di kawasan hutan dan perdesaan.
“Embung akan menjadi solusi penting untuk menampung air hujan, menjaga suplai air saat kemarau, dan mendukung pertanian serta konservasi hutan. Sementara listrik SR akan membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, dua kebutuhan dasar itu adalah fondasi utama agar kelompok tani hutan dapat mandiri, sejahtera, dan terus menjaga kelestarian alam tanpa harus meninggalkan desanya.
H. Budiwanto menegaskan bahwa Komisi II DPRD akan mendorong kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM, agar kebutuhan dasar masyarakat di kawasan hutan mendapatkan perhatian lebih serius.
“Mereka ini ujung tombak penjaga hutan kita. Jangan biarkan mereka hidup dalam gelap dan kekeringan. Pemerintah harus hadir, memastikan ada air yang mengalir dan listrik yang menyala di setiap rumah petani hutan,” tegasnya.
Desa Tamanmekar adalah potret nyata perjuangan masyarakat hutan yang bertahan di tengah keterbatasan. Kehadiran embung dan listrik bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi simbol keadilan sosial dan keberpihakan negara terhadap rakyatnya.
“Kalau petani hutan sejahtera, hutan pun akan tetap lestari. Saatnya kita buktikan bahwa pembangunan juga harus menjangkau mereka yang hidup paling dekat dengan alam,” tutupnya. (red).
